JawaPos Radar | Iklan Jitu

Merespons Anggaran Mobdin DPRD Kota Malang

Agus Rahardjo: Kalau Anda Mempunyai Kecurigaan, Ya Beritahukan KPK

14 Februari 2019, 18:58:38 WIB
Agus Rahardjo: Kalau Anda Mempunyai Kecurigaan, Ya Beritahukan KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. (Fisca Tanjung/ JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tak mau berkomentar banyak soal anggaran pengadaan mobil dinas (mobdin) empat pimpinan DPRD Kota Malang yang mencapai Rp 5,08 miliar. Namun dirinya meminta agar masyarakat melapor ke KPK bila ada yang menaruh curiga dengan anggaran tersebut.

Sebelumnya, Malang Corruption Watch (MCW) mengkritisi adanya anggaran yang cukup fantastis untuk pengadaan mobdin pimpinan DPRD Kota Malang. Menurut mereka, anggaran tersebut tidak begitu penting. Sebab saat ini mobil dinas yang tersedia masih layak digunakan.

Agus sendiri mengaku belum mengetahui kabar anggaran mobdin DPRD Kota Malang tersebut. "Saya nggak tahu pengadaan mobilnya apa. Kalau hanya pengadaan mobil kan nggak ada masalah apa-apa kalau proseduralnya juga betul," ujarnya saat berkunjung ke Malang, Kamis (14/2).

Menurutnya, pengadaan mobil dinas tersebut sah-sah saja dilakukan. "Apalagi mobil itu ada di dalam katalog kan. Kalau sekadar beli dari katalog kan biasanya. Jadi belum tahu saya, tidak bisa berkomentar," terangnya.

Meskipun begitu, lembaga antirasuah tersebut tetap akan mem-follow up bila memang ada masukan dari masyarakat. "Kalau anda mempunyai kecurigaan, ya beritahukan KPK. Infokan ke KPK," katanya.

Namun, aduan tersebut harus disertai dengan bukti yang kuat. "Tapi dengan alat bukti permulaan yang cukup. Supaya tidak memfitnah orang," imbuhnya.

Seperti diberitakan JawaPos.com, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransisca Rahayu Budiwiarti menjelaskan, anggaran pengadaan mobil dinas tersebut sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pada Februari 2018 lalu. "Saat direncanakan, kami tidak tahu apa-apa karena belum menjadi anggota dewan hasil PAW," jelasnya.

Pada saat itu pagu anggaran yang muncul yakni sebesar Rp 5,08 miliar untuk pengadaan mobil dinas. "Untuk pengadaan 1 Toyota Hybrid, 3 Toyota Camry, dan 1 Hiace dengan total Rp 3,1 miliar. Akan ada sisa dana Rp 2,6 miliar," terangnya. Sisa anggaran tersebut akan dimasukkan ke SILPA.

Editor           : Dida Tenola
Reporter      : Fiska Tanjung

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up