JawaPos Radar

Nasib JR Saragih Ditentukan 12 Hari ke Depan

14/02/2018, 19:42 WIB | Editor: Budi Warsito
Nasib JR Saragih Ditentukan 12 Hari ke Depan
Tim Kuasa Hukum JR Saragih saat mengajukan permohonan sengketa pemilihan di Sentra Gakkumdu Bawaslu Sumut, Rabu (14/2). (Prayugo Utomo/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Tim Kuasa Hukum Jopinus Ramli (JR) Saragih, mengajukan permohonan sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut), Rabu (14/2).

Mereka mempermasalahkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, yang mengagalkan JR Saragih sehingga tidak ditetapkan menjadi calon gubernur.

Awalnya, JR Saragih dikabarkan akan datang ke Bawaslu hari ini. Namun belakangan, diketahui JR tidak jadi hadir. Hanya enam kuasa hukum dari kantor Advokat Hermansyah Hutagalung Associates yang hadir mewakili JR Saragih.

Jony Silitonga salah seorang kuasa hukum JR Saragih meyakini bahwa kliennya tidak terganjal urusan berkas saat mencalonkan diri. Bahkan, dia mengatakan bahwa ijazah JR Saragih tidak perlu diragukan kebenarannya.

"Yang penting ijazahnya. Itu adalah benar. Persoalan legalisir akan kita bahas dalam materi permohonan kita kepada Bawaslu," kata Jony Silitonga usai memberikan permohonan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sumut, Rabu (14/2).

Keputusan KPU Sumut yang mempermasalahkan berkas ijazah milik JR Saragih dan menyatakannya tidak memenuhi syarat, menurut Jony tidak sah.

Karena, dalam surat yang datang dari Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, tidak ada membantah surat sebelumnya yang menyatakan tidak ada masalah dengan legalisasi ijazah JR Saragih.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya Ikhwaluddin Simatupang, tetap bersikukuh bahwa kliennya memenuhi syarat sebagai calon gubernur.

"Ternyata, dalam surat sekretaris dinas itu, nomor ijazah yang kita masukkan ke KPU diakui kebenarannya. Kita memenuhi syarat, kenapa jadi tidak memenuhi syarat," pungkasnya.

Menyingkapi hal itu, Ketua Bawaslu Sumut Safrida R Rasahan menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti permohonan dari kuasa hukum JR Saragih. Sesuai ketentuan undang-undang, Bawaslu akan memutuskan sengketa pemilihan itu.

"Kita siap untuk menyelesaikan permohonan yang masuk. Kita akan periksa kelengkapan berkasnya, susun jadwal dan akan kita agendakan kapan musyawarahnya," kata Safrida via seluler.

Jika dalam musyawarah itu pemohon merasa tidak puas, mereka bisa melanjutkan sengketa pemilihan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika tetap mentok, mereka bisa melanjutkan dengan mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jika tidak selesai, pemohon juga bisa mengajukan sengketa pemilihan sampai ke Mahkamah Agung.

Pantauan di lokasi, tim kuasa hukum tampak membawa berkas yang dibawa menggunakan dua kantong plastik besar. Beberapa orang anggota tim juga sempat keluar masuk Bawaslu untuk melengkapi kekurangan berkas permohonan.

Selama kuasa hukum mengajukan permohonan, kantor Bawaslu Sumut mendapat pengawalan ketat dari personel kepolisian. Ada 48 personel dari Polda Sumut, Polrestabes Medan, dan Polsek Medan Barat yang terlibat dalam penjagaan.

Diberitakan sebelumnya, Bakal Pasangan Calon Gubernur Sumut JR Saragih-Ance Selian gagal ikut dalam Pilgub Sumut setelah terganjal masalah legalisasi ijazah. KPU hanya menetapkan dua paslon yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (ERAMAS) dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (DJOSS).

ERAMAS dan DJOSS masing-masing mendapat nomor urut satu dan dua pada pengundian nomor urut di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Rabu (13/2).

(ce1/pra/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up