JawaPos Radar

Dijatah 65 Kali ke Luar Kota, Uang Jalan Pimpinan Dewan Variatif

14/02/2017, 22:00 WIB | Editor: Ilham Safutra
Dijatah 65 Kali ke Luar Kota, Uang Jalan Pimpinan Dewan Variatif
Suasana Rapat paripurna DPRD Kota Batam. (REZZA HERDIYANTO/BATAM POS/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Menjadi anggota DPRD itu memang mendapat fasilitas dari negara. Selain gaji, ada beragam tunjangan yang diperoleh. Apalagi mereka menjadi pimpinan di dewan.

Di DPRD Kota Batam misalnya, pada 2017 ini pimpinannya mendapat jatah perjalanan dinas ke luar daerah 65 kali. Perjalanan itu dibiayai oleh APBD daerah setempat.

Dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPRD Kota Batam pada 2017 dialokasikan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar daerah sekitar Rp 5,4 Miliar. Sekitar Rp 1,7 miliar di antaranya untuk uang saku pimpinan DPRD Kota Batam.

Pimpinan dewan yang terdiri dari ketua dan tiga wakil ketua itu diberikan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 65 kali. Setiap perjalanan dinas, masing-masing mendapat uang saku dengan jumlah yang bervariasi. Mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Setiap kali melakukan perjalanan luar kota diberikan waktu 2-3 hari.

"Nilai itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak ingat mengenai anggarannya. Tapi sekitar segitu," ungkap Sekretariat DPRD Kota Batam, Asril, seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (14/2).

Dikatakan Asril, penyusunan anggaran DPRD tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Begitu juga untuk anggaran perjalanan dinas keluar daerah. Semua sudah sesuai dengan kebutuhan. "Saya tegas mengatakan kalau nilai anggaran itu tidak terlalu saya hafal. Dan itu sesuai ketentuan," katanya.

Terpisah, wakil ketua I DPRD Kota Batam Zainal Abidin mengaku, anggaran perjalanan dinas luar kota untuk pimpinan memang termasuk besar. Volume perjalanan dinasnya juga termasuk sering. Ini tidak lepas dari pimpinan DPRD yang paling sering masuk dalam alat kelengkapan dewan. "Saya lupa berapa kali kunker ke luar. Tetapi memang sering. Kalau nilainya saya lupa," katanya.

Kuota kunjungan kerja anggota maupun pimpinan DPRD Kota Batam setiap tahunnya hampir habis digunakan. Kalau pun sisa, itu tidak bisa diuangkan.

"Jadi kalau tak kunker, uang saku itu ya tak bisa diberikan. Dan kunker itu dilakukan karena memang ada yang harus kita pelajari dari daerah lain," katanya. (ian/iil/JPG)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up