JawaPos Radar | Iklan Jitu

Ratusan Warga Kepung Kantor BPN Sumut

14 Januari 2019, 16:42:20 WIB
Sengketa Lahan Sari Rejo Medan
Massa berunjuk rasa di depan Kantor ATR/BPN Sumut, Senin (14/1). (Prayugo Utomo/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Konflik lahan yang mendera masyarakat Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), belum berakhir. Senin (14/1) siang, sekitar 500 warga berunjuk rasa di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumut, Jalan Brigjen Katamso. Mereka menuntut tindak lanjut BPN ihwal penerbitan sertifikat tanah yang sudah dimenangkan di Mahkamah Agung (MA).

Massa datang dengan berbagai angkutan. Mulai dari roda dua, roda empat, hingga odong-dong. Massa didominasi ibu-ibu, orang dewasa dan remaja. Bahkan ada pula puluhan anak-anak berseragam sekolah yang ikut dalam unjuk rasa.

Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo Pahala Napitupulu mengatakan, unjuk rasa merupakan bentuk protes kepada pemerintah yang tidak kunjung menindaklanjuti hasil pertemuan di DPR RI soal penerbitan sertifikat. Khususnya ATR/BPN Sumut.

"Di mata kami ada pembagian tujuh juta surat. Kami hanya jadi penonton. Pemerintah tidak konsisten mempertimbangkan keberadaan kami. Kami hanya jadi mainan oleh politisi dan pejabat," kata Pahala di hadapan massa.

Dia juga menyoroti pembangunan di lahan Sari Rejo. Pusat bisnis di bangun dengan mudah vermodalkan sertifikat yang diperoleh dari hasil lobi. Sedangkan mereka harus menghadapi intervensi dari TNI AU yang ada di sana. "Ini penting. Pak Jokowi, jangan hanya bagi-bagi surat kepada yang lain. Tapi harus mempertimbangkan Sari Rejo yang sudah puluhan tahun," desaknya.

Jika TNI AU keberatan dengan putusan MA yang memenangkan warga, harusnya jangan dengan menggunakan intimidasi kepada masyarakat. Intimidasi yang dilakukan di antaranya dengan memasang plang yang statusnya Jalan Ksatrian. Padahal sebelumnya jalan itu berstatus jalan kota.

Pahala meyakini pemasangan plang jalan terkait dengan persetujuan DPRD dan Pemkot Medan. Untuk itu, mereka menilai ada sindikasi antara Pemkot Medan, DPRD dan TNI AU untuk mengaburkan putusan MA. "Sari Rejo bukan Ksatriaan TNI AU, tetapi Sari Rejo adalah permukiman masyarakat," tegasnya.

Selang beberapa saat, perwakilan massa diminta menemui Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumut Bambang Priono. Peretmuan nyaris batal karena massa menolak pertemuan digelar di ruang yang tengah direnovasi.

Sejumlah staf BPN datang mengaku diperintah Kepala BPN untuk menemui utusan pengunjuk rasa. Tetapi massa menolak karena hanya ingin bertemu dengan Kepala BPN. Pertemuan lalu dipindah ke ruang pertemuan di dalam gedung. Tapi utusan kembali protes dan sempat kembali menolak karena Kepala BPN belum juga hadir.

Pegawai meminta perwakilan hanya sebanyak 6 orang yang masuk menemui Kepala BPN. Para utusan akhirnya menerima permintaan tersebut dan menyisakan 6 orang di dalam ruangan. Tak lama kemudian, Kepala BPN Sumut masuk ruangan dan mereka menggelar pertemuan.

Usai pertemuan, Bambang Priono memberi penjelasan bahwa lahan Sari Rejo sudah diinventarisasi dan identifikasi terkait subjek hak. "Siapa saja orang yang ada di sana. Untuk mengetahui nama, letak, luas, berapa banyak yang dikuasai masyarakat. Itu sudah dilakukan," ungkapnya.

Hasilnya, kurang lebih ada 3.900 masyarakat yang menguasai lahan. Mereka juga tinggal di sana. "Saya menjelaskan bahwa Sari Rejo itu sudah jelas. Kementerian Agraria sudah menyurati KSAU untuk segera membuat surat penghapusbukuan terkait lahan tersebut," jelasnya.

Lalu jawaban yang diberikan pihak KSAU, jika lahan itu masih terdaftar sebagai aset. Sehingga ATR/BPN tidak bisa memproses untuk penerbitan sertifikat. Soal kawasan bisnis yang sudah terbangun merupakan hasil rislah antara TNI AU dengan pungusaha.

"Jalan satu-satunya warga berusaha mengurus penghapusbukuan dan dikeluarkan dari aset. Karena yang terdapat bukti di sebelah Timur, sudah dibangun ruko dan jadi kawasan bisnis adalah hasil rislah antara, TNI AU dengan pengusaha. istilahnya tukar guling," ulasnya.

Ratusan Warga Kepung Kantor BPN Sumut

JawaPos.com - Konflik lahan yang mendera masyarakat Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, belum berakhir. Senin (14/1) siang, sekitar 500 warga berunjuk rasa di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumut, Jalan Brigjen Katamso. Mereka menuntut tindak lanjut BPN ihwal penerbitan sertifikat tanah yang sudah dimenangkan Mahkamah Agung (MA).

Massa datang dengan berbagai angkutan. Mulai dari roda dua, roda empat, hingga odong-dong. Massa didominasi ibu-ibu, orang dewasa dan remaja. Bahkan ada pula puluhan anak-anak berseragam sekolah yang ikut dalam unjuk rasa.

Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo Pahala Napitupulu mengatakan, unjuk rasa merupakan bentuk protes kepada pemerintah yang tidak kunjung menindaklanjuti hasil pertemuan di DPR RI soal penerbitan sertifikat. Khususnya ATR/BPN Sumut.

"Di mata kami ada pembagian tujuh juta surat. Kami hanya jadi penonton. Pemerintah tidak konsisten mempertimbangkan keberadaan kami. Kami hanya jadi mainan oleh politisi dan pejabat," kata Pahala di hadapan massa.

Dia juga menyoroti pembangunan di lahan Sari Rejo. Pusat bisnis di bangun dengan mudah vermodalkan sertifikat yang diperoleh dari hasil lobi. Sedangkan mereka harus menghadapi intervensi dari TNI AU yang ada di sana. "Ini penting. Pak Jokowi, jangan hanya bagi-bagi surat kepada yang lain. Tapi harus mempertimbangkan Sari Rejo yang sudah puluhan tahun," desaknya.

Jika TNI AU keberatan dengan putusan MA yang memenangkan warga, harusnya jangan dengan menggunakan intimidasi kepada masyarakat. Intimidasi yang dilakukan di antaranya dengan memasang plang yang statusnya Jalan Ksatrian. Padahal sebelumnya jalan itu berstatus jalan kota.

Pahala meyakini pemasangan plang jalan terkait dengan persetujuan DPRD dan Pemkot Medan. Untuk itu, mereka menilai ada sindikasi antara Pemkot Medan, DPRD dan TNI AU untuk mengaburkan putusan MA. "Sari Rejo bukan Ksatriaan TNI AU, tetapi Sari Rejo adalah permukiman masyarakat," tegasnya.

Selang beberapa saat, perwakilan massa diminta menemui Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumut Bambang Priono. Peretmuan nyaris batal karena massa menolak pertemuan digelar di ruang yang tengah direnovasi.

Sejumlah staf BPN datang mengaku diperintah Kepala BPN untuk menemui utusan pengunjuk rasa. Tetapi massa menolak karena hanya ingin bertemu dengan Kepala BPN. Pertemuan lalu dipindah ke ruang pertemuan di dalam gedung. Tapi utusan kembali protes dan sempat kembali menolak karena Kepala BPN belum juga hadir.

Pegawai meminta perwakilan hanya sebanyak 6 orang yang masuk menemui Kepala BPN. Para utusan akhirnya menerima permintaan tersebut dan menyisakan 6 orang di dalam ruangan. Tak lama kemudian, Kepala BPN Sumut masuk ruangan dan mereka menggelar pertemuan.

Usai pertemuan, Bambang Priono memberi penjelasan bahwa lahan Sari Rejo sudah diinventarisasi dan identifikasi terkait subjek hak. "Siapa saja orang yang ada di sana. Untuk mengetahui nama, letak, luas, berapa banyak yang dikuasai masyarakat. Itu sudah dilakukan," ungkapnya.

Hasilnya, kurang lebih ada 3.900 masyarakat yang menguasai lahan. Mereka juga tinggal di sana. "Saya menjelaskan bahwa Sari Rejo itu sudah jelas. Kementerian Agraria sudah menyurati KSAU untuk segera membuat surat penghapusbukuan terkait lahan tersebut," jelasnya.

Lalu jawaban yang diberikan pihak KSAU, jika lahan itu masih terdaftar sebagai aset. Sehingga ATR/BPN tidak bisa memproses untuk penerbitan sertifikat. Soal kawasan bisnis yang sudah terbangun merupakan hasil rislah antara TNI AU dengan pungusaha.

"Jalan satu-satunya warga berusaha mengurus penghapusbukuan dan dikeluarkan dari aset. Karena yang terdapat bukti di sebelah Timur, sudah dibangun ruko dan jadi kawasan bisnis adalah hasil rislah antara, TNI AU dengan pengusaha. istilahnya tukar guling," ulasnya.

Editor           : Sofyan Cahyono
Reporter      : prayugo utomo

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up