JawaPos Radar | Iklan Jitu

Fakta di Balik Penggerudukan Tempat Ibadah di Kota Medan

14 Januari 2019, 18:30:59 WIB
Fakta di Balik Penggerudukan Tempat Ibadah di Kota Medan
Ilustrasi umat Kristiani tengah melakukan ibadah (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Minggu (13/1) pagi di Jalan Permai IV, Blok 8, Kompleks Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) mendadak geger. Itu dikarenakan warga sekitar tiba-tiba melakukan aksi protes terhadap sejumlah jemaat yang sedang beribadah di dalam sebuah rumah.

Video soal kegaduhan itu viral di jagat media sosial. Komentar pedas dan mengecam aksi itu berdatangan. Namun apa sebenarnya yang terjadi di sana? Kenapa masyarakat sampai memprotes jemaat yang sedang beribadah?

JawaPos.com mencoba mencari tahu informasi tersebut. Seorang pendeta bernama Jan Fransman Saragih mengaku, dirinya merupakan pemilik rumah. Kata dia, memang peruntukan rumah itu sudah dijadikan sebagai tempat ibadah umat Kristiani sejak November 2018.

"Kalau yang sebelumnya kontrak. Yang ini dibeli atas nama saya," ungkapnya, Senin (14/1)

Jan Fransman menyebut, rumah itu sudah lunas sejak tujuh tahun lalu, di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia (GBI). Terhitung sudah tiga kali tempat ibadah mereka berpindah. Namun masih di seputar kawasan tersebut.

Pada 2000, tempat ibadah mereka berada di Blok VI, Jalan Tempirai Lestari Raya. Di sana mereka mengontrak hingga 2011. Dari 2012 hingga 2018 mereka kembali pindah ke sebuah bangunan ruko. Hingga akhirnya, mereka menempati rumah di Griya Martubung tempat peristiwa protes terjadi.

Selama itu, belum pernah terjadi konflik antarumat beragama. Dari sisi perizinan, selama ini juga sudah sebagai rumah ibadah. Dari November sejak mereka pindah, sudah tiga kali masyarakat sekitar datang memprotes. Lantas mereka melaksanakan rapat dengan unsur musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika).

Ia mengaku, pengurusan izin rumah itu sebagai gereja pun sudah diurus olehnya. Seluruh persyaratan sesuai Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 8 dan 9 Tahun 2006 sudah mereka turuti. Seperti dukungan 90 warga sekeliling tempat ibadah juga sudah dikumpulkan.

"Namun lurah tidak mau melegalisasi. Mereka bilang harus disertai cap jempol. Padahal KTP NIK dan tanda tangan sudah diserahkan. Tapi ini katanya tidak cukup. Katanya peraturan dari FKUB. Jadi seolah olah dipersulit," ungkapnya.

Dia berharap, pemerintah bisa cepat mengatasi kegaduhan ini. Jangan sampai kejadian kegaduhan di rumah ibadah merembet ke tempat lain, hingga memberikan efek buruk pada toleransi dalam beragama.

Kegaduhan ini, menurut sang pendeta, dikarenakan ada provokasi oknum tertentu. Khususnya yang tidak menginginkan pembangunan rumah ibadah.

"Selama ini masyarakat Nasrani dan Muslim hidup berdampingan. Tapi ada provokasi dari oknum tertentu kepada pemerintah. Tolonglah jangan dipersulit kalau memang legalitasnya sudah ada," ungkapnya.

Semenjak mereka berdiri, Pemko Medan juga sudah memberikan pengakuan. Terbukti seringnya bantuan dari Pemko diberikan kepada pihak gereja. Mulai dari sembako hingga bentuk dana.

"Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nastion sudah berjanji. Dia akan mendampingi ini (pengurusan gereja). Jika dipersulit akan ditindak," ungkapnya.

Terpisah, Camat Medan Labuhan Arrahman Pane mengatakan, kegaduhan yang terjadi karena masyarakat meminta kesepakatan pada 6 Desember lalu. Masyarakat meminta agar ibadah tidak dilakukan sampai perizinan rampung.

Kini kondisi itu sudah kondusif. Tidak ada lagi ibadah di rumah itu. Pihak kecamatan juga akan memantau pengurusan izinnya. "Kita sudah buat posko dan lakukan pendekatan ke masyarakat agar tidak akan terpancing," ungkapnya.

Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Medan Al Ahyu juga menyampaikan hal serupa. Dia mengatakan bahwa pendeta sudah berjanji akan melakukan pengurusan izin. Namun masyarakat menilai, sudah melewati batas waktu sesuai kesepakatan. Sehingga masyarakat datang dan meminta klarifikasi.

"Tapi intinya tidak ada penyerangan tidak ada penggerudukan. Yang ada adalah aksi protes," ujarnya.

Dalam pembentukan sebuah rumah ibadah, kata dia, harus melengkapi beberapa prosedur. Sesuai PBM tahun 2006. "Untuk menggunakan rumah tempat tinggal untuk kegiatan ibadah ada prosedurnya. Harus ada izinnya. Ini sebenarnya dikomunikasikan dengan baik," jelasnya.

Sejauh ini, kata Al Ahyu, proses perizinannya belum juga selesai, sehingga masyarakat memprotesnya. Dia berharap, masyarakat bisa menahan diri. Termasuk jangan terpancing dengan provokasi. Soal kegaduhan yang sempat terjadi, Al Ahyu menyesalkannya.

"Kita mengimbau dan berharap kepada masyarakat, tidak terpancing tidak terprovokasi dan tidak menyebarkan berita-berita hoaks. Kita minta kepolisian mengusut jika ada kesengajaan (provokasi). Jika ada berita-berita yang memprovokasi itu diusut supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi," tandasnya.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut Maratua Simanjuntak juga menekankan agar masyarakat bisa menjaga toleransi dalam beragama.

"Masyarakat harus memberi kesempatan kepada umat lain untuk mendirikan tempat ibadah. Demikian juga kepada yang ingin mendirikan rumah ibadah untuk langsung mengurus berdirinya rumah ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Dia juga berencana akan berkoordinasi dengan FKUB Kota Medan untuk mengurus kegaduhan itu. Kerukunan dan kedamaian, katanya, harus menjadi kunci penting dalam penanganan konflik.

Maratua melanjutkan, beribadah adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, harus ada perizinan yang harus dipatuhi jika mendirikan rumah ibadah.

"Melakukan ibadah tentu tidak memerlukan izin kalau dilakukan sendiri. Tapi melakukan di suatu tempat dengan ramai dan menjadikannya sebagai rumah ibadah itu perlu izin mendirikan rumah ibadah. Untuk keperluan izin harus mengikuti prosedur, salah satunya dari rekomendasi FKUB," tandasnya.

Editor           : Budi Warsito
Reporter      : prayugo utomo
Copy Editor : Fersita Felicia Facette

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini