JawaPos Radar

Ribuan Muslim Kalbar Turun ke Jalan, Tuntut Proses Hukum Pengadang Wasekjen MUI

14/01/2017, 10:27 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
Ribuan Muslim Kalbar Turun ke Jalan, Tuntut Proses Hukum Pengadang Wasekjen MUI
Ribuan umat muslim Kalbar menyuarakan melawan aksi penghadangan kedatangan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain di Sintang, Jumat (13/1). (Ocsya Ade/Rakyat Kalbar)
Share this

JawaPos.com - Aksi penolakan terhadap kedatangan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain, oleh Forum Pemuda Dayak Sintang berbuntut panjang. Kemarin (13/1), selepas Salat Jumat, ribuan muslimin yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat Bersatu menggelar aksi bela ulama di Pontianak.

Mereka merespons penolakan terhadap Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain, di Sintang. “Allahu Akbar..Allahu Akbar.. Laa ilaha Illallah..” Takbir dan tahlil ini menggema sepanjang long march ribuan muslim dari Masjid Mujahidin menuju Polda Kalbar di Jalan Ahmad Yani Pontianak.

Di markas polisi itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak beserta jajarannya sudah menunggu hendak menyambut kedatangan peserta aksi. Termasuk Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Iwan Imam Susilo.

Memang, tujuan ribuan umat Islam ini, tak lain untuk bertatap muka dengan Musyafak. Mereka ingin agar otak maupun para penolak kedatangan KH Tengku Zulkarnaen di Sintang diusut kemudian ditangkap. 

Kapolresta Pontianak pun melakukan koordinasi dengan para muslimin. Akhirnya, 18 orang dipersilakan beraudiensi dengan Kapolda dan jajarannya di ruang rapat. Di antara mereka Ketua DPD FPI Kalbar, Habib Muhammad Iskandar, Sekretaris Aliansi Umat Islam Kalbar Bersatu, Syahrani, dan perwakilan Kesultanan Kadriah Pontianak. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam.

Usai audiensi itu, Habib Muhammad Iskandar menyatakan, Kapolda Musyafak sepakat menindaklanjuti tuntutan dengan melakukan proses hukum. “Setelah ditelaah akan ada proses hukum tegas dan cepat terhadap pelaku pencekalan itu. Ditangkap sesegera mungkin,” terangnya kepada sejumlah wartawan. Menurut dia, ribuat muslim yang datang ke Polda Kalbar juga berharap agar aktor intelektual penolakan Tengku Zulkarnain diungkap.  

Dia juga meminta agar kinerja Kapolres Sintang dievaluasi. “Kita berikan waktu. Kami tetap sabar, insya Allah kami percayakan kepada aparat penegak hukum. Namun kita tidak bertanggung jawab jika terjadi aksi lebih lanjut jika (proses hukum) terlalu molor,” tutur Iskandar.

Ia berpesan kepada seluruh umat Islam di Kalbar bahwa membela ulama itu adalah hal wajib. Namun, tetap menjaga keutuhan maupun kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Dan kami juga meminta kepada umat muslim untuk merapatkan barisan, jangan sampai kita biarkan. Karena sudah sekian kalinya dibiarkan,” pintanya.

Selaku pimpinan aparat penegak hukum di Kalbar, Musyafak menyatakan tengah mempelajari tuntutan dari ribuan muslimin ini. “Kalau proses pidana, kita akan melihat apakah Pak Tengku-nya merasa dirugikan. Pak Tengku sampai sekarang juga belum mengatakan bahwa beliau merasa dirugikan. Tuntutan FPI seperti itu, karena tadi banyak dari FPI,” terangnya.

“Beliau mau melapor atau gak, kalau beliau sendiri saja tidak merasa dirugikan, masak orang lain nuntut keras, kan gitu," sambung Musyafak.

Ia menegaskan tidak akan mentolerir kejadian-kejadian yang gaduh. Karena, warga Kalbar sudah kompak dan baik-baik saja. 

“Itu sudah saya perintahkan kepada seluruh Kapolres, kalau ada gaduh apalagi ada perbuatan tindak pidana untuk segera dilakukan tindakan kepolisian. Itu perintah saya,” seru Musyafak.

Terkait tuntutan evaluasi kinerja Kapolres Sintang, Kapolda menegaskan bahwa yang terjadi pada Kamis (12/1) di Bandara Susilo merupakan kejadian spontan. “Masak Kapolres langsung dicopot, kan tidak bisa begitu. Itukan maunya mereka. Tapi saya selaku Kapolda harus evaluasi dulu,” jelasnya.

Untuk pengamanan bandara, ia memaparkan bahwa terminal pesawat itu sudah memiliki aturan sendiri. Kewenangan ada di instansi terkait dan sekuriti, bukan polisi. 

“Gak ada polisi di dalam, polisi ada di luar bandara, walaupun ada pos polisinya. Sewaktu-waktu dari pihak managemen bandara memerlukan polisi datang, baru polisi masuk di situ. Itu aturannya,” tukas Musyafak.

Berkaitan dengan adanya senjata tajam yang bisa masuk bandara, Kapolda menyebut bahwa sebenarnya ada penjemputan Gubernur Cornelis yang direncanakan hadir di Sintang selaku Ketua DAD untuk melantik Ketua DAD Sintang. 

“Jadi kebetulan bersamaan kejadian itu. Di luar dugaan. Karena Kapolres ditanya gak ngerti (tak tahu). Karena memang tidak ada pemberitahuan dari Ketua MUI sana (Sintang) mau ada kegiatan KH Tengku Zulkarnaen untuk melaksanakan kegiatan di situ,” paparnya.

Kapolda pun menjelaskan, ia sudah berkoordinasi dengan pihak DAD Kalbar pada Jumat (13/1) dini hari. “Sekitar pukul 02.00 itu. Pak Yakobus Kumis menelepon saya, yang pertama menyampaikan permohonan maafnya dan menjelaskan kesalahpahaman yang dilakukan anak-anak muda DAD di sana. Bahkan, DAD Sintang juga merasa kecolongan atas hal itu,” beber Musyafak.

Ia juga meluruskan, yang mengundang Tengku Zulkarnaen adalah MUI Sintang, bukan Bupati Jarot Winarno. Hal ini, kata Musyafak, seperti disampaikan Kapolres Sintang kepadanya. 

”Kedatangan Wasekjen MUI di Sintang yakni untuk melakukan tabligh akbar di sana,” pungkasnya. (Achmad Mundzirin/Ocsya Ade CP/Mohamad iQbaL/fab/JPG)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up