JawaPos Radar | Iklan Jitu

Interupsi Walhi Jabar Berujung Pengusiran, Ini Respons Kang Emil

13 November 2018, 22:25:59 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Interupsi Walhi Jabar Berujung Pengusiran, Ini Respons Kang Emil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Siti Fatonah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2023 diakhiri dengan aksi interupsi dari Walhi Jabar. Dalam hal ini pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun merespons soal aksi interupsi tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, semua pihak berhak menyuarakan aspirasinya. Hanya saja dengan cara yang baik yakni bisa melalui kepala daerah secara langsung maupun kepada dewan.

Karena, sebanyak 700 program yang dilaporkan dalam Musrembang tersebut 500 merupakan keterwakilan dari beberapa pihak. Sehingga selaku pemimpin, Jabar hanya menyalurkan 20 persen dari program itu.

Interupsi Walhi Jabar Berujung Pengusiran, Ini Respons Kang Emil
Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdan (Siti Fatonah/ JawaPos.com)

Adanya aksi interupsi dan teriak meronta-ronta hendak masuk dan menyuarakan aspirasinya, Kang Emil—sapaan Ridwan Kamil—mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Namun ditegaskan bahwa semua pihak bisa menyuarakan dan akan diterima pemerintah.

"Ya tinggal diterima saja, 700 program yang saya laporkan di panggung adalah aspirasi Ridwan Kamil 500 keterwakilan ada 10 profesor, doktor, semua ditampung, jadi tidak ada istilah tidak terwakili. Ini hanya masalah cara yang tidak bisa sesuka kita," kata Kang Emil di Trans Luxury Hotel Bandung, Selasa (13/11).

Forum Musrembang adalah forum pemaparan, sehingga ketika ada yang kurang dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin bisa diterima dan dibahas. Maka sebetulnya tidak ada masalah, sebab semua aspirasi akan diterima.

"Jadi kalau masih ada yang kurang-kurang tinggal saya terima dan kita bahas jadi tidak ada masalah. Dari Walhi tidak ada masalah tidak harus dengan cara-cara seperti itu saya kira," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pihak Walhi Jabar mendesak agar agenda percepatan dan pemulihan lingkungan hidup berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) harus menjadi program prioritas pembangunan dalam dokumen RPJMD Jawa Barat 2018-2023. Bahkan Walhi menyebut sudah menyusun usulan upaya memberikan solusi terkhusus soal lingkungan hidup.

"Kami sudah menyusun usulan gagasan dan solusi kebijakan dan program untuk RPJMD lahar 2018-2023 dalam hal urusan lingkungan hidup, dan kami akan serahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdan, Bandung, Selasa (13/11).

Menurutnya, terdapat sejumlah catatan kritis Walhi Jawa Barat atas subtansi pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2018-2023, yakni hanya seremonial, tidak membahas dokumen rancangan awal RPJMD Jawa Barat 5 tahun ke depan secara lebih detail. Hanya berisi pemaparan arahan-arahan pemerintah pusat.

"Tidak membuka ruang dialog atau musyawarah sehingga Musrenbang RPJMD 2018 dinyatakan cacat substansi," pungkasnya. 

(ce1/ona/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up