JawaPos Radar

Tuntutan Angkutan Daring yang Tak Kunjung Usai

13/09/2018, 08:30 WIB | Editor: Erna Martiyanti
Tuntutan Angkutan Daring yang Tak Kunjung Usai
Massa aksi pengemudi angkutan online berunjuk rasa di depan gedung Gojek Indonesia, Pasar Raya Blok M, Jalan Iskandarsyah, Rabu (12/9). (Issak Ramadhani/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Permasalahan angkutan daring masih terus berlanjut. Beberapa hari ini para pengemudi ojek online dan taksi online yang tergabung dalam Gerakan Hantam Aplikator Nakal (Gerhana) menggelar aksi demo kedua aplikasi layanan transportasi online yakni Grab Indonesia dan Gojek.

Setidaknya ada empat tuntutan yang disampaikan oleh para pengemudi angkutan online tersebut. Tuntutannya yakni pengemudi transportasi online se-Indonesia menolak keras pihak aplikasi menjadi perusahaan transportasi. Kedua menolak keras eksploitasi terhadap driver, ketiga menolak keras monopoli dan kartelisasi dari pihak Grab.

Serta keempat apabila tidak dipenuhi mereka akan membuat gerakan se-Indonesia untuk meminta pemerintah pusat untuk mengusir pihak aplikasi. Tuntuan tersebut disampaikan kepada Grab Indonesia dan Gojek secara bergantian. Bahkan pada aksi demo yang digelar di Gedung Lippo Kuningan Jalan Setiabudi Raya, Jakarta Selatan, pada Senin (10/9) lalu berakhir ricuh.

Tuntutan Angkutan Daring yang Tak Kunjung Usai
Massa aksi sopir angkutan online berunjuk rasa di depan gedung Gojek, Pasar Raya Blok M, Jalan Iskandarsyah, Rabu (12/9). (Issak Ramadhani/JawaPos.com)

Humas Aksi Gerakan Jabodetabek Bersatu, Dedi mengatakan para pengemudi ojek online dan taksi online telah diperbudak oleh pemilik aplikasi dengan perjanjian dan peraturan sepihak. Bahkan selama ini para pengemudi dicap sebagai pengemudi yang nakal.

"Padahal kami pengemudi yang selama ini disebut mitra hanya menjadi budak aplikasi dengan perjanjian dan peraturan sepihak berat sebelah serta target yang tidak manusiawi," kata Dedi, seperti rilis yang diterima JawaPos.com, Senin (10/9).

Tuntutan Berlanjut ke Gojek

Jika sebelumnya massa menggeruduk kantor Grab Indonesia, kini giliran kantor Gojek yang menjadi sasaran. Aksi digelar pada Rabu (12/9) kemarin. Tuntutannya pun masih sama.

Koordinator aksi, Wendra mengatakan sedikitnya ada empat tuntutan para pengemudi daring kali ini. Yaitu, menagih janji aplikator, menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi, menolak eksploitasi terhadap driver online dan menolak keras kartelisasi serta monopoli bisnis transportasi online.

"Kami terus mendesak kepada Gojek untuk memenuhi tuntutan kami. Jika tidak, kami akan mengusir Grab dan Gojek dari Bumi Pertiwi," serunya.

Dia menambahkan, perjanjian kemitraan antara aplikasi dan mitra tidak sesuai dengan PP Kemitraan No. 17/2013. Selain itu, aplikator tidak memenuhi peraturan Kementerian Perhubungan untuk menghentikan perekrutan pengemudi, menentukan besaran tarif dan besaran pendapatan pengemudi.

"Dalam menentukan kebijakan, kami (driver) nggak pernah dilibatkan. Asuransi tidak diberi. Suspend driver tanpa alasan," keluh dia.

Tanggapan Grab dan Gojek

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak dari pengunjuk rasa. Aksi yang digelar oleh Gerhana juga diklaim hanya sebagian kecil mitra pengemudi dari 137 kota dimana aplikasi Grab Indonesia beroperasi.

"Kami berkomunikasi secara reguler dengan komunitas mitra pengemudi termasuk melalui berbagai pertemuan untuk memastikan bahwa aspirasi mereka kami dengar dan kebijakan perusahaan dimengerti dengan baik oleh seluruh mitra pengemudi," jelas Ridzki, Selasa (11/9).

Selain itu, Ridzki juga mengatakan pengemudi yang menggelar aksi kemarin itu banyak yang melakukan kecurangan dan mendapatkan sanksi suspend karena dinilai merugikan penumpang dan mitra pengemudi lainnya.

"Dari yang melakukan aksi ini banyak yang terindikasi sebelumnya melakukan kecurangan yang merugikan penumpang dan mitra pengemudi lainnya," tegas CEO Grab Indonesia itu.

Sementara itu Michael Reza Say selaku VP Corporate Communication Gojek, menemui langsung para pendemo. Empat tuntutan yang disuarakan para sopir angkutan online tersebut dijawab satu per satu pihak perwakilan Gojek.

"Kebijakan itu tidak lain karena memperhatikan seluruh pengemudi Gojek demi keberlangsungan (pendapatan)," kata dia saat memberikan jawaban atas tuntutan para pendemo di depan Kantor Gojek.

Dirinya pun mengaku siap memenuhi tuntutan para driver agar perusahaan melibatkan aliansi angkutan online untuk mempertimbangkan kebijakan. "Kami siap mempertimbangkan teman-teman dari aliansi Gerhana untuk berdiskusi dan membahas tentang kesejahteraan para driver," kata Michael.

Selain itu, dia berjanji bakal membuat perencanaan program yang bertujuan demi kebaikan bersama. Gojek pun akan mengupayakan pemenuhan asuransi bagi mitra penyedia jasa angkutan transportasi online Gojek. "Semua itu semangatnya satu. Yaitu, memajukan Gojek," kata dia.

Kemenhub Turun Tangan

Protes para driver angkutan online karena tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan penentuan tarif dan pemberian insentif, direspon Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubdat Kemenhub) Budi Setiyadi.

Terkait perusahaan aplikasi angkutan online menjadi transportasi umum, menurutnya belum bisa diterapkan. Mengingat, belum ada aturan hukum
yang menjadi keputusan pemerintah. Revisi Permenhub No.108/2017 tentang Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek masih dalam kajian. Bahkan, permenhub tersebut sedang digugat di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).

Poin penting bagi perusahaan Gojek dan Grab, kata Budi, yakni mengenai sistem pengupahan, perekrutan serta pemberian insentif. Sehingga baik driver maupun perusahaan aplikasi online harus sama-sama taat pada hukum.

"Aplikasi layanan transportasi online tinggal dua. Semuanya harus taat hukum. Kami pun sudah meminta penjelasan dari Grab maupun Gojek," tegas Budi saat menemui massa pengunjuk rasa driver online di kawasan Blok M, Rabu (12/9).

(wiw/dik/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up