alexametrics

Tolak Penangkapan Kapal, Nelayan Kecil Kepung Kantor Gubernur

13 September 2018, 18:00:42 WIB

JawaPos.com – Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Medan dikepung ribuan nelayan, Kamis (13/9). Massa yang mengatasnmakan diri dari Himpunan Nelayan Kecil Modern Sumatera Utara itu, protes terhadap penangkapan kapal kecil.

Mereka protes terhadap aparat yang menangkap kapal bermuatan 5 Gross Ton. Karena nelayan menganggap itu adalah kapal kecil. Dalam aksinya, massa juga menggugat Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 dicabut.

Dalam Permen itu, berisi tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. “Saat ini banyak nelayan yang menganggur, dan kami tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup,” ungkap Adi, Koordinator aksi, Kamis (13/9).

Tolak Penangkapan Kapal, Nelayan Kecil Kepung Kantor Gubernur
Demo Nelayan di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (13/3). (Prayugo Utomo/JawaPos.com)

Massa yang mengklaim berasal dari Deliserdang, Serdang Bedagai, Batubara, Tanjung Balai dan Sibolga. Mereka adalah nelayan yang menggantungkan hidup dari laut.

Soal penangkapan yang dilakukan, menjadi ketakutan sendiri untuk para nelayan. Tak sedikit nelayan yang menganggur karena tidak bisa melaut.
“Anak istri menjerit tidak bisa bayar uang sekolah dan makan karena tidak ada uang. Beberapa kawan kami ditembak dan ditangkap,” ujarnya.

Mereka juga menuntut soal penangkapan yang dilakukan polisi terhadap rekan mereka di Perairan Rokan Hilir. Ada tiga yang ditembak dalam peristiwa itu. Satu diantaranya meninggal. Rata-rata nelayan adalah warga Kota Tanjung Balai.

“Kawan kami diberondong dan tiga korban berserakan di tengah laut. Kami diberondong seperti teroris. Padahal kami bukan penjahat, tapi kami saat ini terpenjara dengan Permen 71 yang seperti tidak berprikemanusiaan,” tegasnya.

Desakan kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pun disampaikan. Para nelayan meminta agar Edy berkomunikasi ke pusat untuk bisa mencabut Permen itu. Karena mereka juga butuh kehidupan.

“Kami melaut hanya untuk cari makan bukan untuk kaya bisa beli mobil,” terangnya.

Selang beberapa saat berorasi, Edy beserta Wakilnya Musa Rajekshah turun dari gedung megah itu. Edy langsung naik ke atas mobil komando dan berbicara kepada massa.

“Beda pendapat itu wajar tapi nanti kita lihat aturan hukumnya. Ada satu pihak yang tidak menghendaki adanya Cantrang. Karena mencari ikan di laut memang sudah ada aturannya 2 mil, 4 mil. Nanti kita lihat kita pelajari,”

Pun begitu dia mengingatkan, jangan sampai para nelayan memaksakan kehendak. “Nanti yang ini diizinkan yang lain ribut. Nanti kita pelajari dan segera kita putuskan. Siapa yang melanggar keputusan itu berarti melanggar hukum,” tandasnya.

Memang terjadi pro kontra soal Permen 71 itu di kalangan nelayan. Ada yang menolak dan ada yang mendukung. Masing-masing kelompok punya alasan yang bertolakbelakang.

“Sebenarnya kalau tidak ada yang mengadu domba, maka tidak akan bentrok para nelayan. Tapi sepertinya sudah begitu namanya mencari makan. Makanya saya perlu ketemu sama bos-bosnya ini,” pungkasnya.

Begitu turun, Edy dan Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah langsung disalami pendemo. Bahkan dia diajak berswafoto oleh massa yang juga diikuti kaum ibu.

Editor : Budi Warsito

Reporter : (pra/JPC)


Close Ads
Tolak Penangkapan Kapal, Nelayan Kecil Kepung Kantor Gubernur