alexametrics

Gubernur Papua jadi Tersangka, Demokrat: Itu Sarat Muatan Politik

13 Juli 2017, 05:20:24 WIB

JawaPos.com – Penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terkait tindak pidana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Tolikara memantik reaksi dari koleganya.

Yunus Wonda selaku petinggi Partai Demokrat Papua yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menilai, penetapan tersebut dinilai sarat dengan muatan politik.

“Sebenarnya kehadiran gubernur (Lukas Enambe) di Tanggime Kabupaten Tolikara sebelum Pilkada kemarin bukan sebagai gubernur, melainkan sebagai ketua Partai. Sebagai ketua partai harus menyampaikan aspirasi masyarakat disana dan beliau tidak mengatakan harus memilih siapa,” ungkap Yunus Wonda  SH, MH ketika ditemui di Kantor DPRP, Senin (10/7)

Oleh karena itu, ia meminta persoalan tersebut dilihat secara jeli. Sebab, menurutnya dalam kunjungan tersebut Gubernur Lukas Enembe yang akrab disapa LE ini dalam kapasitas sebagai ketua Partai Demokrat. Dimana dalam kesempatan tersebut LE mengatakan bahwa jika ingin Gubernur Lukas Enembe melanjutkan kepemimpinannya maka silahkan pilih calon bupati petahana kabupaten Tolikara yakni Usman Wanimbo.

“Saya tegaskan beliau hadir hanya sebagai ketua Partai di Tanggime kabupaten Tolikara,”tegasnya sebagimana dilansir dari Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group).

Yunus menambahkan penetapan menjadi tersangka hanya sebagai permainan politik dan pihaknya mengaku sudah mempersiapkan para pengacara untuk mengawal kasus  penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus tersebut.

Sementara itu, Penyidik Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Tolikara memang telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dalam dugaan tindak kampanye gelap Pilkada Tolikara, tepatnya di Distrik Kanggime pada 14 Mei 2017 silam.

Ketua Penyidik Gakkumdu Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar yang juga Kapolda Papua mengatakan, berkas tindak pidana Gubernur sendiri sudah dilimpahkan ke Kejaksaan setempat setelah adanya perbaikan.

“Status Gubernur sudah menjadi tersangka, untuk masalah pencabutan surat pengaduan diperlukan pembicaraan di tingkat Gakkumdu, karena bukan hanya polisi yang ada didalam Sentra Gakumdu tersebut,”kata Boy Rafli seusai memimpin Upacara HUT Bhayangkara ke 71 tahun di Lapangan Mako Brimob, Kotaraja, Senin (10/7).

Menurut Kapolda, sekalipun surat tersebut sudah dicabut, namun  proses penyidikan tetap dilanjutkan. Sebab kasus tersebut, kata Rafli Amar, bukan merupakan delik aduan, melainkan tindak pidana pemilu yang dilakukan yang bersangkutan. (gin/fia/tri/sad/JPG)

Editor : Muhammad Syadri


Close Ads
Gubernur Papua jadi Tersangka, Demokrat: Itu Sarat Muatan Politik