alexametrics

Anak Anggota Dewan Masuk Mitra Warga, Diterima SMPN tanpa Mendaftar

13 Juni 2019, 15:15:24 WIB

JawaPos.com – Pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) kategori mitra warga menunjukkan ketidakakuratan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari Pemkot Surabaya. Mulai pengusaha, anggota dewan, hingga orang yang memiliki tiga rumah masih dicantumkan dalam program mitra warga tersebut Salah satunya Ibnu Shobir, anggota Komisi D DPRD Surabaya, yang terkejut nama anaknya masuk program mitra warga. Putrinya yang sekolah di SD swasta di Pakal tiba-tiba dinyatakan diterima melalui jalur mitra warga di SMPN 61 di Jalan Tengger Raya. “Saya dikabari istri dari grup wali murid. Ada foto pengumuman penerimaan jalur mitra warga dan anak saya termasuk di situ,” kata Shobir, Rabu (12/6).

Dia yakin betul tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemkot. Untuk BPJS Kesehatan, misalnya, dia juga tidak masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI). Tapi, memang ada BPJS Kesehatan yang didaftarkan di sekretariat DPRD Surabaya sebagai hak anggota dewan.

“Bantuan-bantuan lain juga tidak. Makanya, kami mengabaikan saja. Lagian dari awal putri kami itu akan mondok di Sidoarjo,” imbuh Shobir yang tinggal di Pondok Benowo Indah tersebut. Dia menengarai, data yang dimiliki pemkot untuk menentukan siswa yang masuk kategori mitra warga itu tidak sepenuhnya akurat. “Yah mono yah mene kinerjane ndak apik,” imbuh dia.

Selain itu, penempatan mitra warga yang sepenuhnya ditentukan tanpa pendaftaran tersebut juga dianggap merugikan siswa. Sebab, mereka tidak bisa memilih di sekolah negeri yang dekat dengan rumah. Sebab, bila sudah diterima di SMP swasta dan ingin pindah ke negeri, hak-haknya sebagai masyarakat yang dari keluarga tidak mampu dicabut.

Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Surabaya Erwin Darmogo menyebutkan, dari total 14 ribuan siswa jalur mitra warga, ada 10 ribu yang masuk ke sekolah swasta. Sedangkan 4 ribu lainnya masuk ke sekolah negeri. Dia mengakui memang menerima cukup banyak laporan tentang orang tua siswa yang semestinya tidak layak masuk kategori mitra warga tapi tercantum. “Itu makanya pentingnya verifikasi di situ. Jangan sampai mitra warga tak tepat sasaran,” kata dia.

Selain Ibnu Shobir, ada orang tua siswa di Tambaksari yang tercantum dalam mitra warga. Padahal, dia mengaku punya mobil dan tiga rumah. Merasa tidak pernah mendaftarkan diri jalur mitra warga, dia pun bingung karena tiba-tiba mendapatkan pengumuman masuk program tersebut. “Nilai anak saya cukup tinggi. Kemungkinan akan saya ikutkan jalur zonasi kawasan,” ujar pria yang enggan disebutkan namanya itu. Jalur zonasi kawasan tersebut berkaitan dengan sekolah-sekolah unggulan di Surabaya. Pendaftaran dimulai hari ini (13/6), selama tiga hari.

Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih menuturkan, dirinya pun mendapatkan laporan terkait data mitra warga yang tidak valid itu. Tapi, karena orang tua merasa tidak mendaftarkan anaknya dalam program tersebut, mereka pun tidak mau mencabut. “Orang tua didatangi pihak sekolah untuk verifikasi, tapi merasa tak pernah daftar dan masuk data MBR, akhirnya orang tua pun komplain,” kata Wiwik.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan bahwa data MBR memang dijadikan, antara lain, data untuk program mitra warga dalam PPDB. Nah, data MBR itu tidak hanya dari satu dinas. “MBR itu datanya dari dinas sosial. Selain itu, ada data dari dinas pendidikan,” ujar Eri kemarin.

Eri sudah mengecek data orang-orang yang merasa tidak pernah masuk kategori mitra warga. Dari hasil pengecekan, ternyata ada yang pernah mendapatkan BPJS Kesehatan kategori PBI yang didanai pemkot. Selain itu, ada intervensi lainnya. “Seperti pemberian makanan tambahan, sekolah gratis, PBI, itu semua akan masuk ke dalam data kami. Saat ada PPDB, data itu kami masukkan, ternyata ada yang sudah tidak miskin lagi, ya alhamdulillah,” kata dia.

Salah satu persoalan yang muncul adalah intervensi tersebut berbasis nomor kartu keluarga. Biasanya ada anak yang belum pisah kartu keluarga dengan orang tua yang sangat mungkin pernah mendapatkan intervensi dari pemkot. Bukan hanya pada 2018, tapi juga tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, dia pun masuk kategori MBR dan tercakup dalam program mitra warga. “Kita kan tidak bisa memilah, lha wong KK-nya ada di situ. Ternyata anak-anaknya sudah kaya,” ujar Eri.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : jun/nas/ayu/c10/ayi



Close Ads