alexametrics

Wawancara Ali Fauzi: Perlu Sokongan dari Semua Pihak

13 Mei 2019, 16:43:42 WIB

SEBAGAI mantan kepala instruktur perakitan bom Jamaah Islamiyah Jawa Timur, Ali Fauzi paham betul mengenai gerakan kelompok teror di Surabaya dan sekitarnya. Bahkan, Yayasan Lingkar Perdamaian, yayasan yang dipimpinnya, masih bertarung dengan kelompok radikal untuk ”berebut” pengaruh di dunia tanzhim jihadi.

Setahun lalu, Surabaya menjadi tempat aksi teror pertama di Indonesia yang menggunakan anak kecil dan istri?

Memang belum pernah terjadi serangan seperti itu kecuali di Surabaya. Juga menjadi trigger untuk serangan berikutnya. Di antaranya, serangan bom Sibolga.

Tipe serangan baru. Tapi, pemahaman seperti ini ada sejak lama di kalangan kelompok teroris. Mereka hanya memilih timing yang pas dan tempat yang diinginkan saja.

Lalu, mengapa baru dilakukan setahun lalu di Surabaya?

Ada ratusan keluarga di Indonesia seperti keluarga Dita (Dita Oepriarto, otak serangan bom Surabaya setahun lalu, Red) yang punya pemikiran jihad nyeleneh. Bapak-ibu-anak dan seluruh keluarga memahami jihad yang mereka lakukan adalah jihad difa’i (jihad defensif, yang berarti seorang istri-anak bisa melakukan serangan tanpa seizin suami, Red). Ini masalah kesempatan saja. Tapi, banyak kelompok yang berafiliasi ke ISIS memaknai jihad seperti ini.

Ali Fauzi. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

Bagaimana potensi serangan di Surabaya? Lalu, bagaimana pemetaannya, terutama di Jawa Timur?

Nah, inilah yang menjadi bahan disertasi saya. Masih banyak kelompok yang tersebar. Sekadar gambaran, Surabaya dulu dikenal di kalangan jihadis sebagai tempat produksi. Bahan paling mudah didapat dan murah harganya. Ada ratusan alumni Afghanistan, Ambon, Mindanao yang punya skill kombatan (pertempuran dan peledakan, Red) yang mumpuni. Masalahnya, apakah aparat mampu melakukan profiling semuanya? Mengingat mereka sangat tertutup dan susah membuka jati diri kecuali jika sudah tertangkap.

Mereka juga berAda dalam fase wait and see. Sebab, ada banyak faktor untuk bisa membuat serangan. Dari eksternal, situasi yang melingkupi. Ya, seperti yang dikatakan polisi baru-baru ini. Mereka merancang serangan pada gerakan people power untuk mendukung capres tertentu. Juga faktor internal. Misalnya, fatwa dari amir, kesiapan jaringan, dan bahan. Tidak sese­derhana itu membuat serangan.

Lalu, apa yang bisa dilakukan masyarakat biasa untuk menangkal dan menghambat paham radikal ini?

Pemerintah sebenarnya sudah benar dengan membentuk BNPT, Densus 88, dan satgas-satgas di berbagai daerah. Namun, selain karena faktor birokrasi yang kadang lamban, kurang ada sokongan dari masyarakat.

Masih banyak warga, terutama civitas academica, yang punya pandangan ngawur bahwa terorisme adalah operasi intelijen. Sebuah rekayasa belaka. Apalagi, kemudian dikaitkan dengan politik. Hal ini justru menghambat masyarakat untuk memahami apa itu terorisme di Indonesia dengan benar.

Padahal, proses deradikalisasi dan penanggulangan terorisme harus dilakukan semua pihak. Tidak bisa hanya oleh pemerintah pusat. Sepanjang pengalaman saya, upaya pemprov maupun pemkot/pemkab belum maksimal dalam menanggulangi terorisme. Terkesan, ini hanya isu pemerintah pusat.

Padahal, justru pemkot/pemkab-lah yang harus menjadi ujung tombak. Terutama merangkul para napiter yang sudah sembuh. Jujur saja, saya kerap merasa sendirian ketika merangkul para napiter ini untuk tidak lagi kembali ke jalan teror. Sudah waktunya pemahaman kita diubah dan semuanya bersama-sama menanggulangi upaya terorisme, sekecil apa pun itu.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : (*/c6/ano)



Close Ads