alexametrics

Partai Aceh Tolak Rencana BPKH RI Kelola Tanah Wakaf di Makkah

13 Maret 2018, 18:42:07 WIB

JawaPos.com – Rencana Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI berinvestasi dengan pengelolaan tanah wakaf milik Aceh di Arab Saudi mendapat penolakan dari masyarakat dan elemen di Aceh. Salah satunya datang dari Partai Aceh (PA).

Juru Bicara Partai Aceh (PA) Syardani M Syarif mengatakan, tanah wakaf (Baitul Asyi) milik Aceh di Makkah, Arab Saudi, diikrarkan Habib Abdurrahman atau Habib Bugak Asyi pada 1224 Hijriah atau 1809 Masehi di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Makkah. Statusnya adalah Waqaf Muqayyad (waqaf bersyarat) dan bukan Waqaf Mutlaq.

“Artinya diwaqafkan untuk seluruh Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam hingga hari kiamat yang tidak bisa berpindah tangan kepada siapa pun kepemilikannya dan pengelolaannya. (Karena) sudah ditentukan sendiri oleh Habib Bugak dalam ikrar tersebut,” kata Syardani M Syarif dihubungi JawaPos.com, Selasa (13/2).

Syardani menegaskan, hingga kini tanah wakaf Aceh tersebut secara sah masih milik rakyat Aceh. Sehingga kepemilikkan itu tidak bisa dialihkan kepada siapa pun selagi masih ada rakyat Aceh.

“Partai Aceh menolak tegas rencana BPKH RI untuk mengambil alih pengelolaan tanah waqaf Aceh di Arab Saudi,” tegas pria yang akrab disapa Teungku Jamaica ini.

Dia menjelaskan, tanah wakaf yang berasal dari sebuah rumah di depan Ka’bah ini sudah berkembang menjadi beberapa buah hotel dan apartemen yang mampu menampung sedikitnya 12 ribu jamaah. Total asetnya diperkirakan sekitar Rp 3 ratus juta Riyal atau mencapai Rp 1 triliun lebih.

“Selama ini Baitul Asyi tersebut dikelola dengan baik oleh Nadzir Waqaf Habib Bugak dan tidak ada permasalahan apapun. Partai Aceh bersama rakyat Aceh akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan hak Rakyat Aceh tersebut,” tegasnya.

Partai Aceh kata dia, meminta Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali rencana BPKH RI untuk mengambil alih pengelolaan tanah wakaf yang selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh. Apalagi sejak 2017 lalu, jamaah haji asal Aceh yang berangkat ke tanah suci mendapat hasil pendapatan hasil pengelolaan tanah wakaf sebesar 1.200 Riyal dan Rp 4 juta per jamaah.

“Meminta kepada Pemerintah RI agar tidak mengganggu aset milik Rakyat Aceh di manapun berada,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan, Pemerintah Aceh akan mengkaji ihwal rencana pengelolaan tanah wakaf Aceh di Arab Saudi itu. Karena pengelolaan tanah dan aset wakaf Baitul Asyi yang dimaksud sudah ada akadnya dan tercatat di kerajaan Arab Saudi.

“Bahwa pengelolaannya adalah untuk kemaslahatan jamaah haji asal Aceh. Atas dasar akad itulah, setiap tahun jamaah haji asal Aceh mendapat biaya dari pengelola wakaf tersebut,” kata Mulyadi kepada, Senin (12/3).

Mulyadi menilai, atas dasar itu pula Pemerintah Indonesia melalui ini BPKH harus menghormati dan menjaga akad yang telah diberikan kepada Aceh. Apalagi sejauh ini, pengelolaannya sudah berjalan baik dan bagus.

“Yang paling penting tidak melenceng dari akad pemberi wakaf itu sendiri, yaitu untuk kemaslahatan jamaah asal aceh,” ujarnya.

Editor : Budi Warsito

Reporter : (mal/JPC)



Close Ads
Partai Aceh Tolak Rencana BPKH RI Kelola Tanah Wakaf di Makkah