JawaPos Radar | Iklan Jitu

Anggaran Mobdin DPRD Kota Malang Menuai Protes

13 Februari 2019, 12:24:31 WIB
MCW
MCW saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (13/2). (Fisca Tanjung/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Malang Corruption Watch (MCW) mengkritisi anggaran untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) pimpinan DPRD Kota Malang. Nilainya mencapai Rp 5,08 miliar. Anggaran tersebut dianggap tidak begitu penting. Mengingat mobil dinas yang ada masih bisa digunakan.

Sebagai bentuk protes, sejumlah massa melakukan aksi di halaman Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (13/2). Masing-masing peserta aksi membawa sebuah poster. Antara lain bertuliskan 'Mobil Dinas Haram', 'Rakyat Gak Duwe Motor, Kowe Jaluk Mobil', 'DPRD Bohongi Warga Malang', dan lain sebagainya. Peserta aksi juga membawa miniatur mobil dari kertas sebagai bentuk protes pengadaan mobdin.

Wakil Koordinator MCW Atha Nursasi menilai, sejauh ini peran DPRD Kota Malang tidak berjalan secara optimal. Baik legislasi, budgeting, maupun pengawasan. Bahkan, anggota DPRD hasil Penggantian Antar Waktu (PAW) juga dianggap tidak mampu memberikan pelayanan kepada rakyat secara maksimal. "Tidak tahu apakah ini dianggarkan DPRD lama atau anggota DPRD hasil PAW. Tapi itu merupakan penyalahgunaan," ujarnya di sela-sela aksi.

Kendaraan pimpinan DPRD Kota Malang disebutkan masih layak untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas. Sehingga pengadaan mobdin pada2019 seharusnya tidak dilakukan.

Sebaiknya, anggaran pengadaan mobdin dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih mendesak. "Melihat kondisi Malang, anggaran itu harusnya diprioritaskan ke layanan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan," jelas Atha.

Setelah melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, pengunjuk rasa merangsek ke halaman untuk bertemu dengan pimpinan dewan. Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransisca Rahayu Budiwiyarti beserta anggota dewan lainnya akhirnya menemui pengunjuk rasa dan memberikan penjelasan.

Fransisca menjelaskan, anggaran pengadaan mobdin sudah disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pada Februari 2018. "Saat direncanakan, kami tidak tahu apa-apa. Karena belum menjadi anggota dewan hasil PAW," jelasnya.

Saat itu, pagu anggaran pengadaan mobdin sebesar Rp 5,08 miliar. "Untuk pengadaan 1 Toyota Hybrid, 3 Toyota Camry, dan 1 Hiace dengan total Rp 3,1 miliar. Akan ada sisa dana Rp 2,6 miliar," terangnya.

Seluruh anggota DPRD hasil PAW mulai bekerja sejak September 2018. Artinya, anggaran tersebut sudah direncanakan sebelum mereka mulai menjabat. "Jangan dipahami kami berempat minta mobil ini," tandasnya.

Namun bila dilihat dari laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) disebutkan bahwa pengadaan barang dimulai Januari 2019. Sementara proses lelang dilakukan Januari-Juni 2019.

DPRD Kota Malang berkomitmen bahwa pengadaan mobdin bukan untuk anggota dewan hasil PAW. Melainkan untuk anggota dewan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Editor           : Sofyan Cahyono
Reporter      : Fiska Tanjung

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini