JawaPos Radar

MPP Batam Akan Terapkan Sistem OSS

13/01/2018, 11:17 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
MPP Batam
Pelayanan di MPP Batam. (Bobi Bani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Perizinan ganda masih kerap terjadi di Kota Batam. Faktor penyebabnya adalah perbedaan sistem di Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan Badan Pengusaha (BP) Batam. Sebagai solusinya, Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam akan menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) mulai awal Maret mendatang.

OSS merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan data ke dalam pusat database nasional. Sehingga data yang telah masuk ke dalam sistem akan tersimpan. Dengan jaminan keamanan dan transparan, sistem ini menjadi bank data yang menyimpan data yang telah diurus pelaku usaha secara terpusat.

"OSS nantinya sebagai jembatan yang menyatukan sistem antara Pemkot Batam dan BP Batam. Jadi data investor terpusat di database nasional," kata PLT Direktur PTSP BP Batam Adi Soegiharto ketika ditemui, Sabtu (13/1).

OSS merupakan produk dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 yang terdiri atas delapan bab dan 41 pasal, terkait upaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi para investor. OSS terintegrasi dengan sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada. Paling sedikit mencakup Nomor Induk Kependudukan, pengesahan pendirian badan usaha, Indonesia National Single WindoOSS merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan data ke dalam pusat databasew (NSS), PTSP, dan sistem dari kementerian/lembaga terkait lainnya.

Inti dari perpres adalah upaya menyampaikan data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian Perizinan Berusaha. Hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 33 di bagian kedua perpres yang berlaku secara nasional.

"Nanti orang-orang berkomunikasi by sistem. Sudah tidak ada lagi tatap muka. Sekarang masih berulang-ulang. Misalnya di pemko mengurus akta pendirian. Nanti di BP (Batam) mengurus itu lagi. Ke depan tidak perlu lagi karena data tersebut sudah ada di database nasional. Paling tinggal melengkapi persyaratan yang belum," ulas Adi.

Terkait progres penerapannya, BP Batam sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution sebagai Ketua Tim OSS. MPP Batam sebagai pusat layanan yang menaungi sistem yang ada di Pemkot Batam dan BP Batam, saat ini telah siap untuk uji coba.

Adi mengklaim, penerapan sistem OSS akan menjadi keunggulan tersendiri bagi dunia usaha di Batam. Meskipun aturan ini berlaku secara nasional. Sistem tetap memebutuhkan dukungan dalam bentuk kesiapan daerah menyediakan pusat layanan. Sehingga OSS bisa diterapkan.

Bersama tiga daerah lain di Indonesia, Batam menjadi percontohan untuk daerah lain. "Batam itu masuk sebagai pilot project secara nasional. Bersama Purwakarta dan Palu," ungkap Adi.

Adi berharap dengan adanya sistem yang terpusat akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap dunia investasi di Indonesia. Khususnya di Batam. Apa ditawarkan melalui sistem ini bisa benar-benar dirasakan mereka yang mengurus berbagai perizinan mendirikan usaha. "Harapannya tentu OSS ini akan lebih memudahkan dan transparan. Juga kepastian hukum bagi para investor," tutur Adi.

(bbi/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up