JawaPos Radar

Butuh Ketegasan Pusat Untuk Persoalan Dualisme Kewenangan di Batam

12/10/2018, 19:50 WIB | Editor: Budi Warsito
Butuh Ketegasan Pusat Untuk Persoalan Dualisme Kewenangan di Batam
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (Bobi/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Kewenangan antara Pemkot dan BP Batam menjadi soal yang tidak berujung. Karena itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad berharap, pemerintah pusat bisa menelurkan regulasi yang pasti terkait fungsi dan tugas Pemerintah Kota (Pemkot) dan Badan Pengusahaan (BP) yang ada di Batam.

Amsakar mengatakan, hal itu penting untuk meminimalisir irisan yang terjadi antara pihaknya dan BP Batam. "Kami berharap, pemerintah pusat membuat regulasi final sehingga dua institusi (Pemkot dan BP) tidak lagi saling menegasikan. Sifatnya irisan kewenangan itu dapat diminimalisir," kata Amsakar ketika ditemui di Batam Centre, Batam, Jumat (12/10).

Salah satu contoh irisan yang dimaksudkan Amsakar, seperti persoalan pengelolaan pertanahan di Batam. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 bahwa, persoalan pertanahan menjadi urusan wajib Pemkot, tetapi di Batam hal itu diberikan ke BP Batam melalui Kepres No. 41 tahun 1973 dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2007.

Namun demikian, dalam tatanan implementasi memang masih saling irisan tumpang tindih overlap yang mpengaruhi tatakelola pengolahan lahan di Batam ini.

Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Batam belum lama ini, Amsakar menyebutkan bahwa, muncul beberapa wacana untuk mengakhiri dualisme yang ada. Mulai dari peralihan dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), FTZ plus, dan Ex Officio. Namun sampai saat ini, belum benar-benar hasil yang mencerahkan dalam bahasan terkait hal tersebut.

Padahal, persoalan dualisme kewenangan ini sudah pernah dibahas di Ombudsman, DPR RI (Komisi VI, Komisi XI, Komisi II) dan pihak lainnya. "Semua sudah membahas persoalan ini. Tinggal kebijakan mau diambil kemana, kalau tidak ini akan begini terus," kata Amsakar lagi.

Sejauh ini, bahasan terkait perubahan dari FTZ ke KEK menjadi salah satu solusi yang dibicarakan. Amsakar mengaku pihaknya akan mengikuti apapun keputusan pusat, yang terpenting adalah kejelasan tugas kedua lembaga (Pemkot dan BP Batam) ini.

(bbi/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up