JawaPos Radar

DPRD DKI Sebut SKPD Lebih Takut TGUPP Ketimbang Inspektorat

12/09/2018, 06:55 WIB | Editor: Erna Martiyanti
DPRD DKI Sebut SKPD Lebih Takut TGUPP Ketimbang Inspektorat
Gubernur DKI Anies Baswedan saat memperkenalkan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) yang masuk dalam TGUPP DKI. (Yesika Dinta/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Dalam pelaksanaan tugas sebagai Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) yang merupakan bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), nampaknya belum terlihat secara jelas.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono melihat memang secara tupoksi TGUPP ada di bawah kendali Gubernur. Sehingga, dirinya tidak dapat mengkritisi kinerja para Komite PK DKI yang telah bekerja selama 8 bulan ini.

"Tetapi kita akan mencoba memaksimalkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada. TGUPP menggunakan alokasi APBD tentunya Gubernur pun harus mampu mempertangungjawabkan kinerja yang dilakukan oleh TGUPP," jelasnya kepada JawaPos.com, Selasa (11/9).

Jika dibandingkan dengan Inspektorat DKI Jakarta, secara pelaksanaan tugas Gembong melihat adanya tumpang tindih. Seharusnya, Gembong menegaskan baik TGUPP dan Inspektorat dapat mengerti batasan masing-masing agar dapat bersinergi.

"Ya makin banyak tim yang dibentuk tentunya makin menciptakan ketumpangtindihan dalam pelaksanaan tugas. Sebetulnya, yang dilakukan TGUPP tidak masuk dalam ranah SKPD, tugas dia memonitor, melakukan pemantauan kemudian hasilnya disampaikan kepada Gubernur," terang Gembong.

"Kalau yang melekat pada SKPD ya menjadi tanggungjawabnya inspektorat tetapi kadang-kadang orang lebih takut TGUPP daripada inspektoratnya. Ini kebalik-balik ya," tuturnya.

Maka dari itu, Gembong meminta Komite PK tidak melahap wilayah kerja Inspektorat yang melekat pada SKPD yang ada. Sebab, kerja Inspektorat sendiri dilindungi oleh undang-undang, sedangkan TGUPP Komite PK tugasnya memang hanya membantu untuk melakukan percepatan kinerja Gubernur.

"Tugasnya Komite PK hanya memberikan report, masukan pada Gubernur seharusnya tidak operasional menentukan langkah-langkah di lapangan, sebab itu bagiannya Inspektorat," tandasnya.

Gembong menerima jika tuga TGUPP Komite PK sebatas memberikan tindakan pencegahan korupsi seperti sosialisasi, itu bisa dilakukan. Namun, jika berhubungan dengan operasional dirinya melihat TGUPP Komite PK dapat berbenturan dengan Inspektorat.

(rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up