Bandara Silangit Ganti Nama, Kantor Bupati Taput Digeruduk Massa

12/09/2018, 15:03 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Masyarakat protes pergantian nama Bandara Silangit menjadi Raja Sisingamangaraja XII. (Istimewa)
Share this image

JawaPos.com - Polemik pergantian nama Bandara Internasional Silangit menjadi Raja Sisingamangaraja XII terus bergulir. Kelompok masyarakat menolak keputusan pergantian nama itu.

Ratusan massa dari Masyarakat Adat Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, mendatangi kantor bupati di Kecamatan Tarutung, Rabu (12/9). Protes keras dilontarkan karena nama Silangit sudah dipertahankan sejak zaman nenek moyang mereka. "Ini bukan tidak menghargai nama Sisingamangaraja. Tapi Silangit punya kisah," kata Koordinator Aksi Horden Silalahi.

Beberapa orang yang berorasi mencoba menceritakan bagaimana saat zaman Belanda banyak warga yang tewas karena perang. Massa meminta Pemkab Tapanuli Utara bisa menjelaskan soal pergantian nama itu. Khususnya kepada Wakil Bupati Tapanuli Utara Mauliate Simorangkir, yang saat pergantian nama Silangit menjabat sebagai pelaksana tugas.

"Apa dasar Pak Mauliate melakukan pergantian nama itu. Harusnya masyarakat atau tokoh adat tahu kenapa diganti dan apa alasannya. Kami tidak pernah tahu kapan itu diganti. Kami mohon Pak Mauliate agar keluar menjawab pertanyaan kami ini. Kami tahu bapak juga pernah di Lemhanas, makanya kami minta agar bapak gentelmen menghadapi masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, perubahan nama Bandar Udara Silangit menjadi Raja Sisingamangaraja XII di Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, menimbulkan polemik. Bupati Taput Nikson Nababan pun mengaku kebingungan. Karena tiba-tiba bandara di daerah kekuasaannya itu berubah nama. Terlebih dengan beredarnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1404 Tahun 2018 diubah menjadi Bandara Raja Sisingamangaraja XII.

Nikson memang tak mempermasalahkan pergantian nama. Namun dirinya heran kenapa kebijakan itu terkesan menciderai keputusan bersama anggota DPRD dan masyarakat sekitar bandara. "(Silangit) sudah ditandatangani Pak Presiden Joko Widodo," kata Nikson kepada JawaPos.com, Jumat (8/9).

Usut punya usut, pergantian nama itu diusulkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tapanuli Utara Mauliate Simorangkir. Ada sekelompok oknum yang mengusulkan agar nama Silangit diganti.

Pergantian nama itu diusulkan ke Gubernur Sumut saat masih dijabat Tengku Erry Nuradi. Saat itu, Nikson sedang cuti karena ikut pilkada sebagai petahana. "Seharusnya sebagai Plt harus menunggu bupatinya aktif kembali," tukasnya.

Nikson menegaskan, Plt harusnya tidak bisa mengambil kebijakan. Kalapun bisa, harus dalam keadaan force majeur (darurat). Terlebih dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. "Kan sudah diresmikan Presiden itu. Kenapa harus diubah lagi. Kesal sih enggak. Tapi kenapa bisa begitu," cetusnya.

(pra/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi