JawaPos Radar

Muncul Desakan Usut Temuan BPK Pada Pembebasan Lahan RS Temayang

12/07/2018, 23:00 WIB | Editor: Budi Warsito
Muncul Desakan Usut Temuan BPK Pada Pembebasan Lahan RS Temayang
llustrasi (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pembebasan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Temayang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diduga, terjadi mark up dalam pembebasan lahan tersebut yang anggarannya menggunakan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017.

Berdasarkan temuan itu, BPK merekomendasikan agar beberapa orang yang menerima uang tersebut harus mengembalikan ke kas daerah. Jumlah temuan BPK, terjadi selisih anggaran sebanyak Rp 1,5 miliar. Rekomendasi tersebut dikirimkan kepada Bupati dan Ketua DPRD Bojonegoro.

Hal itu, memantik perhatian Bojonegoro Institut (BI). Salah satu organisasi masyarakat sipil itu menyatakan, agar kasus tersebut diselesaikan secara hukum. Karena menurut Direktur BI, Aw Syaiful Huda, perbuatan mark up anggaran tersebut tergolong sebagai tindak pidana korupsi yang tidak tergolong sebagai delik aduan.

"Membiarkan praktek pidana ini akan mengundang preseden buruk bagi proses pengadaan barang pemkab yang diharapkan bersifat fair, terbuka, dan akuntabel," kata pria yang akrab di panggil AW itu, Kamis (12/7).

Pihaknya menegaskan, agar penegak hukum, baik Polisi maupun Kejaksaan untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut sesuai proses hukum tipikor yang berlaku. Dengan harapan, dapat menjadi efek jera bagi setiap stakeholder tender proyek pemkab, agar tidak melakukan praktek-praktek serupa di masa depan.

"Bupati terpilih dan aparat pemkab perlu meningkatkan standar integritas yang tinggi. Sehingga, dapat memberikan jaminan secara hukum dan empirik, setiap proyek pemkab direncanakan, dilelang dan dikerjakan sesuai peruntukannya," imbuhnya.

Pihaknya menilai, proyek pembangunan rumah sakit di Temayang tersebut, merupakan program yang penting bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan di wilayah Bojonegoro bagian Selatan. "Masyarakat tentu sudah menunggu-nunggu pembangunan RS Temayang ini karena akses pelayanan kesehatan jauh," jelasnya.

Dia berharap, dengan adanya pembangunan yang bersih dari praktek-praktek korupsi, tentu dapat menghasilkan kualitas hasil pembangunan yang terbaik. BI juga berharap, dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bojonegoro, bisa membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Agus Budiarto saat dihubungi belum memberi jawaban. Sedangkan, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Daky Dzulqarnain mengaku, proses hukum terkait temuan BPK tersebut menjadi ranah kejaksaan. "Saya kira (kewenangan) kejaksaan, Mas," tuturnya.

(yud/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up