JawaPos Radar

Guru Sekolah Swasta Minta Pemkot Surabaya Ubah Kebijakan PPDB

12/07/2018, 20:13 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Sekolah Swasta
SWASTA: Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Surabaya Muhammad Kholil (tiga dari kanan) menerima draft resmi pokok permasalahan dari kebijakan PPDB jenjang SD dan SMP di kantor PGRI Surabaya, Kamis (12/7). (Aryo Mahendro/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD dan SMP dikeluhkan sejumlah guru dan ketua yayasan sekolah swasta di Surabaya. Mereka mendesak Pemkot untuk mengubah kebijakan penerimaan siswa baru tersebut.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Surabaya Muhammad Kholil mengatakan, pihaknya sudah mencatat semua keluhan para guru swasta. Lalu ditulis dengan format surat resmi dan akan diajukan sejumlah pihak terkait. 

Yakni, Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Surabaya, dan DPRD Surabaya. "Keluhannya meliputi, jumlah pagu, rombongan belajar, mitra warga, dan terkait surat keterangan tidak mampu," kata Kholil di kantor PGRI Surabaya, Kamis (12/7).

Adapun yang menjadi masalah adalah penambahan pagu di sekolah negeri. Penambahannya mulai dari 35 hingga 45 pagu. Hal itu berkaitan dengan peningkatan jumlah rombongan belajar (rombel) di tiap sekolah negeri. 

Maka, penambahan pagu dan rombel, akan banyak menampung calon siswa yang memang ingin belajar di sekolah negeri. Sehingga, sekolah swasta terancam tidak kebagian jatah siswa. 

Lalu, Kholil juga menyinggung soal mitra warga. Dia mengeluhkan jika banyak siswa yang mendaftar pada jalur mitra warga, juga lebih memilih sekolah negeri. Padahal, lanjutnya, banyak juga siswa yang ingin belajar di sekolah swasta. 

"Kalau semua calon siswa diambil sekolah negeri, yang swasta lama-lama ngga dapat murid," keluhnya. 

Meski demikian, Kholil tidak menuntut adanya perubahan kebijakan berdasarkan keluhan para guru sekolah swasta. Hanya, dia berharap kebijakan PPDB yang ternyata berdampak pada eksistensi sekolah swasta dapat segera dihilangkan kedepannya.
 
Sebab, lanjutnya, data mencatat bahwa kebijakan tersebut berdampak pada penurunan jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta hingga 50 persen. Padahal peran sekolah swasta merupakan mitra dalam pengelolaan pendidikan.   

"Kebijakan itu merugikan sekolah swasta. Pasti ada yang salah dengan kebijakan pada PPDB," katanya.

(HDR/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up