JawaPos Radar

Ditahan KPK, Para Anggota Dewan Terima Uang Puluhan Juta Tiap Bulan

12/07/2018, 19:05 WIB | Editor: Budi Warsito
Ditahan KPK, Para Anggota Dewan Terima Uang Puluhan Juta Tiap Bulan
Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi. (Fiska Tanjung/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Saat ini, 17 anggota DPRD Kota Malang tengah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski ditahan, ternyata, mereka tetap mendapat hak finansial bulanan alias gaji. Setiap bulannya, mereka masih menerima gaji sebesar Rp 32 juta. Padahal, mereka tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif.

Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih mengucurkan anggaran miliaran rupiah sebagai gaji bulanan para anggota legislatif tersebut.

Dia menerangkan, hal itu bisa dilakukan karena ke-17 anggota dewan itu belum dijatuhi keputusan hukum yang tetap atau inkracht. "Penghentian hak keuangan hanya dilakukan jika ada keputusan hukum yang tetap atau inkracht," ujarnya, Kamis (12/7).

Oleh karena itu lanjut dia, mereka masih tetap mendapatkan hak-haknya. Apalagi mereka masih tercatat sebagai anggota DPRD Kota Malang, meskipun tidak bisa beraktivitas.

Sebagai informasi, memang ada perbedaan pemberian hak keuangan pada para anggota dewan yang tengah menjalani masa penahanan. Bambang mencontohkan, untuk mantan Ketua DPRD Kota Malang yang ditahan pertama kali, M Arief Wicaksono hanya mendapat hak representatif dan tunjangan keluarga dengan total Rp 2,1 juta per bulan.

Sementara untuk anggota dewan yang lain, masih menerima secara penuh hak keuangan. Meliputi uang representatif dan tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, transportasi dan perumahan, ditambah gaji pokok dan tunjangan keluarga. Jika dihitung, masing-masing anggota dewan yang ditahan masih menerima jatah Rp 32 juta per bulan.

Bambang mengatakan, para anggota dewan yang saat ini berstatus tersangka hanya tidak menerima tunjangan reses. Selain itu juga tidak mendapatkan anggaran kunjungan kerja ke luar kota. Pasalnya lanjut dia, status mereka masih tersangka, belum terdakwa.

"Jika mereka sudah berstatus terdakwa, maka sejumlah tunjangan akan dipotong. Hanya menerima hak representatif atau gaji pokok saja," tambahnya.

Bambang mengungkapkan, setiap bulan Pemkot Malang membutuhkan anggaran sekitar Rp 544 juta untuk menggaji para anggota dewan yang masih ditahan. Artinya, sejak masa penahanan anggota dewan mulai bulan April hingga Juli, Pemkot Malang sudah mengucurkan dana sebesar Rp 2,1 miliar.

Seperti diketahui, ada 18 anggota DPRD Kota Malang yang ditahan oleh KPK sejak April 2018 lalu. Mereka terlibat kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up