alexametrics

Geledah dan Sita Dokumen Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya

12 Juni 2019, 17:57:31 WIB

JawaPos.com – Petugas Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya sibuk membawa dan menunjukkan beberapa tempat penyimpanan berkas dan arsip Selasa (11/6). Kantor yang terletak di Jalan Sedap Malam, Surabaya, itu digeledah tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ada dugaan korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah.

Dugaan itu mencuat setelah Kepala Kejati Sunarta meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan atas kasus korupsi aset tersebut akhir Mei lalu. Dalam penggeledahan itu, tampak 10 petugas mondar-mandir dari satu ruang ke ruang lainnya. Mereka menyita berkas sebagai alat bukti dalam penyidikan. “Kami harus melakukan ini. Karena kasus ini telah naik ke penyidikan,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Didik Farkhan Alisyahdi yang memimpin penggeledahan itu Didik menerangkan, yayasan tersebut merupakan milik pemkot. Modal dasarnya berasal dari pemkot. Di antaranya, tanah bangunan 3.048 persil. “Itu tanah pemkot, bukan yayasan,” ujar dia.

Kemudian, ada keuntungan yang rutin disetorkan hingga 2007. Tapi, versi jaksa, hal itu berhenti begitu saja. Dan, justru para pengurus menikmati keuntungan secara pribadi dari pengelolaan yayasan bentukan pemkot itu. Uang tersebut tidak diberikan kembali ke pemerintah kota. Padahal, aset dan pendiriannya berasal dari pemerintah kota.

Menurut Didik, ketua yayasan mulai pendirian hingga 2001 masih wali kota Surabaya. Namun, berhubung ada aturan tentang otonomi daerah, kebijakan tersebut berganti. “Meski bukan lagi ketua yayasan, tidak berarti melepaskan diri begitu saja,” tambahnya.

Mantan Kajari Surabaya tersebut mengatakan, saat ini dirinya belum bisa memastikan dokumen apa saja yang disita penyidik. Namun, dia menyebutkan ada arsip pendirian dan dokumen AD/ART beserta beberapa perubahan milik yayasan dan PT Yekape. “Sudah diamankan. Ini merupakan tindak lanjut peningkatan status penyelidikan ke penyidikan,” terangnya.

Sumarso, kuasa hukum YKP, menolak dugaan itu. Pihaknya memiliki dua bukti dokumen yang menyatakan pemkot tidak memiliki dasar dalam kepemilikan yayasan tersebut. “Kasus ini tiga kali diperiksa sebelumnya. Tapi, memang tidak ada kerugian negara. Siapa yang merugikan dan dirugikan. Ini bukan aset pemkot,” katanya.

Memang ada pemberian rutin dana hingga 2007. Namun, saat itu bukan berupa pemasukan kas daerah, melainkan untuk pos bantuan dana lain-lain. “Itu tercantum di arsip kami,” ujarnya.

Ada dua tempat yang digeledah. Yakni, gedung YKP di Jalan Sedap Malam dan Kantor PT Yekape di Jalan Wijaya Kusuma.

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : den/c7/ayi