alexametrics

Pemkab Nganjuk Keluarkan Surat Tunda Angkat Perangkat Desa

12 Mei 2021, 03:52:29 WIB

JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengeluarkan surat penundaan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Hal tersebut menyusul proses penyidikan Bareskrim Polri terkait dengan kasus dugaan jual beli jabatan yang turut serta menyeret Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Kepala Sub-Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) dan Protokol Pemkab Nganjuk Asti Widyartini menyatakan, surat tersebut dikeluarkan untuk ditindaklanjuti camat se-Kabupaten Nganjuk. ”Benar (surat dikeluarkan) untuk camat se-Kabupaten Nganjuk,” kata Asti Widyartini seperti dilansir dari Antara di Nganjuk.

Surat edaran tersebut dikeluarkan pada 10 Mei 2021 kepada camat se-Kabupaten Nganjuk tentang kejadian luar biasa dalam proses pengangkatan perangkat desa dan tindak lanjutnya. Dalam surat juga dijelaskan bahwa berdasar Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan proses pengangkatan perangkat desa dihentikan karena terjadi kejadian luar biasa.

Kejadian itu adalah adanya proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Dalam SE juga dijelaskan untuk koordinasi kepada anggota tim pengawas menunda atau menghentikan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dengan alasan telah terjadi kondisi luar biasa.

Selain itu, juga memerintahkan kepada kepala desa yang belum melaksanakan pengangkatan perangkat desa agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut sampai dengan adanya petunjuk lebih lanjut. Surat tersebut ditandatangani Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi (kini Plt).

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads