JawaPos Radar | Iklan Jitu

Penahanan Bupati Malang Nonaktif Diperpanjang Hingga 11 Februari

12 Januari 2019, 15:45:59 WIB
Penahanan Bupati Malang Nonaktif  Diperpanjang Hingga 11 Februari
Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna (Tika Hapsari/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna. Lembaga anti rasuah ini masih mendalami dan melengkapi berkas kasus suap yang menyeret nama mantan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari. Dimulai 13 Januari 2019 sampai 11 Februari 2019 kepada tersangka.

Febri menegaskan, penambahan ini merupakan kepentingan penyidikan atas kasus TPK (tindak pidana korupsi) suap. Kasus ini terkait suap dan gratifikasi penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang TA (tahun anggaran) 2011.

Rendra disangkakan menerima suap dan gratifikasi dari Ali Murtopo serta Eryk Armando Talla. Total suap dan gratifikasi yang diterima adalah Rp 7 miliar.

"Penerima suap (Rendra Kresna) masih dalam tahap penyidikan," katanya, Sabtu (12/1).

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna bersama dua pemborong proyek, yakni Ali Moertopo dan Eryk Armando Talla ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi DAK pendidikan tahun anggaran 2011.

Rendra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Ali disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Editor           : Yusuf Asyari
Reporter      : Dian Ayu Antika Hapsari

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini