JawaPos Radar

Jatim Diguncang Gempa, Pakde Karwo Enggan Andalkan Bantuan Pusat

11/10/2018, 19:56 WIB | Editor: Dida Tenola
Jatim Diguncang Gempa, Pakde Karwo Enggan Andalkan Bantuan Pusat
Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Aryo Mahendro/ JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terus mengucurkan bantuan bagi korban gempa di Sapudi, Sumenep dan daerah lainnya. Kamis malam (11/10) dan besok (12/10), pemprov akan mulai mengumpulkan  data dan menghitung biaya kerusakan infrastruktur. 

Bantuan yang dibutuhkan tersebut meliputi logistik, dokter bedah dan ortopedi. Serta semua bahan bangunan untuk merevitalisasi 210 rumah warga yang hancur. Termasuk juga bantuan berupa tenda-tenda yang berfungsi sebagai rumah sakit.

Setelah biayanya terkumpul, pemprov akan menransfer ke Polda Jawa Timur dan Kodam V Brawijaya sebagai penyalur bantuan. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan, akan tetap mencatat dan membayar kekurangan biayanya. 

Dia menargetkan penyaluran bantuan hingga pemulihan dan revitalisasi total di Sapudi, tuntas dalam tiga minggu kedepan. Sedangkan untuk daerah terdampak lain, mekanisme perbantuanya juga sama. "Besok (Jumat) sudah dihitung. Jadi, kami akan transfer biayanya ke Kodam, lusa (Sabtu). Kodam yang akan kerjakan. kalau uangnya nggak cukup, ngebon dulu," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Rabu (11/10).

Pakde Karwo melanjutkan, Kementerian Sosial (Kemensos) juga akan menyalurkan bantuan. Namun, dirinya menegaskan tidak akan terlalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten Sumenep masih sanggup menangani semua korban gempa. "Kalau (bantuan) Menteri Sosial atau pemerintah pusat, ndak usahlah. Ini urusanya pemerintah provinsi dan kabupaten saja lah," lanjutnya. 

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur masih cukup. Menurutnya, pengadaan dan penyaluran bantuan hingga pemulihan, merupakan tanggung jawab Pemprov.

Hal itu berkaitan dengan upaya stabilisasi pembangunan di Jawa Timur. Apalagi, kaitanya dengan korban bencana alam yang harus segera ditolong. "Bukan (dengan cara) asuransi yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bagi kami, penanganan bencana, masih menjadi prioritas pembangunan. Wong kejet-kejet ngono, nggak bisa dibiarkan. Jadi, kalau ada bencana lagi APBD-nya pasti ada," ucap Pakde Karwo. 

Meski demikian, Pakde Karwo menyatakan tidak akan selalu mengandalkan kekuatan finansial pada penanganan bencana alam. Dia mengatakan akan mengatur APBD untuk persiapan penanggulangan bencana. 

(HDR/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up