MCW: Pelantikan PAW Anggota DPRD Kota Malang Sebatas Formalitas

11/09/2018, 21:10 WIB | Editor: Budi Warsito
Anggota DPRD Kota Malang sebelum berangkat ke Jakarta penuhi panggilan KPK. (Fiska Tanjung/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Malang Corruption Watch (MCW) menilai, jika pelantikan anggota DPRD Kota Malang hasil pergantian antar waktu (PAW) yang dilaksanakan kemarin, Senin (10/9) sebatas formalitas. Dimana pelantikan itu memiliki dua dimensi yakni, pesimisme dan optimisme.

Koordinator MCW, M Fahrudin A mengatakan, salah satu cara yang ditempuh untuk mengembalikan roda pemerintahan pasca ditetapkannya 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka korupsi, yakni dengan mempercepat proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Dia menambahkan, PAW menjadi pilihan logis untuk menyelesaikan kemungkinan stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang. Namun menurutnya, hal tersebut sesungguhnya tidak dapat memberikan jaminan sepenuhnya, bahwa dikemudian hari Anggota DPRD Kota Malang tidak kembali melakukan tindak pidana Korupsi.

Fahrudin menerangkan, pelantikan anggota DPRD baru hasil PAW memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi pesimisme. "Anggota DPRD baru hasil PAW tidak akan membawa perubahan selain hanya memenuhi ‘Quorum’ dalam pembahasan dan pengesahan APBD dan Perda. Hanya sebatas formalitas tidak pada substansi," ujarnya, Selasa (11/9).

Menurutnya, hal itu didasarkan pada belum adanya pengalaman dan keahlian yang cukup dari DPRD baru. Dimana salah satunya disebabkan karena buruknya kaderisasi partai politik.

Sementara itu ia melanjutkan, dimensi kedua yang dikatakannya adalah optimisme. "Semangat pemberantasan korupsi dibangun diatas pijakan optimisme. Dengan adanya kejadian ini, warga Kota Malang harus lebih proaktif untuk mengawasi wakilnya di DPRD dan terus mendorong agar DPRD dapat menjalankan fungsinya secara optimal," harapnya.

Fahrudin mengungkapkan, peristiwa ini pun sedikit banyak membuat publik terutama warga Kota Malang mulai tidak percaya dengan DPRD baik secara individu maupun kelembagaan. "Warga menilai selama ini DPRD tidak mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan justru menjadi ‘perampok’ uang rakyat," ujarnya.

Menurutnya, partai politik (parpol) merupakan lembaga yang patut dipersalahkan atas tsunami korupsi di Kota Malang. "Parpol telah dipandang gagal dalam melakukan kaderisasi dan membangun integritas anggotanya terutama yang duduk di DPRD. Selain itu, ada dugaan partai politik juga ikut terlibat mambangun sistem demokrasi yang korup dan manipulatif," pungkasnya.

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi