2.357 PNS Terseret Pidana Korupsi Masih Terima Gaji dari Negara

11/09/2018, 05:10 WIB | Editor: Estu Suryowati
ILUSTRASI. Ribuan PNS yang terlibat kasus korupsi hingga saat ini masih terima gaji dari negara. (Bagas Bimantara/Radar Madiun/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis temuan ribuan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi masih menikmati gaji. Salah satunya terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Fakta mengejutkan di dalam temuan itu, sebanyak 2.357 PNS di seluruh Indonesia terlibat pidana korupsi namun masih tetap aktif bertugas. Mereka yang teridentifikasi terlibat tersebut masih menerima gaji dari negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah mengingatkan kepada kepala daerah untuk segera memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian secara tidak hormat terhadap PNS yang dimaksud, untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar lagi.

ILUSTRASI koruptor (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Peringatan serupa juga ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo meminta kepala daerah segera memberhentikan dengan tidak hormat para PNS yang terbukti melakukan korupsi.

Wali Kota Tarakan Sofian Raga mengaku sedang memproses sanksi disiplin yang akan diberikan kepada PNS yang terlibat pidana korupsi. Namun, sanksinya tetap sesuai aturan yang berlaku.

"Kami laksanakan sesuai ketentuan peraturan yang ada. Kami laksanakan sesuai ketentuan peraturan yang ada," tegas Sofian dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Selasa (11/9).

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tarakan ini tidak mengetahui persis berapa jumlah PNS yang terlibat pidana korupsi yang masih aktif sekarang ini.

Kepala Bidang Pengembangan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Tarakan Muhammad Sa’auddin Hakim membenarkan masih ada PNS yang terlibat kasus pidana korupsi namun masih terdaftar sebagai pegawai di lingkungan Pemkot Tarakan.

"Data yang ada sama kami itu sekira 8 orang. Sudah kita tindaklanjuti sih sebenarnya, artinya masih sedang dalam proses ini, sedang kami proses. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama hasilnya sudah bisa kita lihat, mungkin bulan inilah," tutur pria yang disapa Didin ini.

Tindak pidana korupsi yang membelit di antara PNS tersebut merupakan tindak pidana pada pemerintah sebelum Sofian Raga. Keputusannya hukumnya pun sudah inkrah di pengadilan dan telah menjalani hukuman.

Didin juga mengaku, mereka sampai kemarin masih menerima gaji. Namun, pemberian gaji sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu PNS tersebut hanya diberikan 75 persen dari gaji pokok, karena statusnya merupakan PNS tidak aktif sejak menjalani proses hukum hingga sekarang.

"Misalkan dia gajinya katakanlah Rp 4 juta, jadi dia terima hanya Rp 3 juta. 25 persennya dipotong kan, karena posisinya diberhentikan sementara dari jabatan negeri," jelasnya.

Menurut Didin, pihaknya sebenarnya sudah memberhentikan tidak hormat beberapa PNS yang terlibat pidana korupsi. Adapun mereka yang masih berstatus pegawai dikarenakan pihaknya selama ini terkendala aturan yang berlaku.

Menurutnya, sebagian besar di antara mereka merupakan mantan pejabat, sehingga jika menurut aturan lama, kewenangan memberhentikan tidak dengan hormat ada di tangan kepala daerah yang lebih tinggi.

Di samping itu, pihaknya juga mempertimbangkan faktor lain. Misalnya, posisi PNS tersebut dalam sebuah kasus korupsi yang melibatkannya, bukanlah sebagai aktor utama. Ia terlibat hanya karena kelalaian dalam jabatannya.

Namun, dengan aturan baru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang manajemen PNS, memberi kewenangan kepada kepala daerah setempat untuk mengambil sikap tegas.

"Makanya ini juga menindaklanjuti kemarin hasil monitoring dari KPK, termasuk salah satunya karena dasar itu, memang kelihatannya ke depannya juga, secara kepegawaiannya yang kasus-kasus begini harus segera diputuskan. Jadi baru kami ini eksekusi. Padahal ini kan kasus-kasus lama sebenarnya, kejadiannya di pemerintahan periode sebelumnya," bebernya.

Mengenai sanksi disiplin, Didin memperkirakan, jika merujuk pada aturan, sebenarnya tidak ada alternatif lain selain pemberhentian dengan tidak hormat. Ia mengaku sering mengingatkan kepada PNS dalam pertemuan, untuk tidak main-main dengan kasus tindak pidana korupsi maupun makar terhadap negara. Sanksinya sangat tegas dan berat.

Selain bisa diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat, PNS tersebut juga tidak mendapatkan hak pensiunan dari negara. Konsekuensi lain juga akan berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya di tengah masyarakat.

(jpg/est/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi