JawaPos Radar

1 Muharram 1440 Hijriah, Padang Terapkan Sistem Ekonomi Syariah

11/09/2018, 17:45 WIB | Editor: Yusuf Asyari
1 Muharram 1440 Hijriah, Padang Terapkan Sistem Ekonomi Syariah
Walikota Padang memaparkan pentingnya pelaksanaan ekonomi syariah di hadapan ratusan warga Padang saat menyambut pergantian tahun baru Hijriah 1440 di Masjid Nurul Imam Padang. (Istimewa)
Share this

JawaPos.com - Perayaan tahun baru 1440 hijriah menjadi momentum istimewa bagi Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Pasalnya, terhitung 1 hijriah 1440 bertepatan 11 September 2018, Pemkot Padang resmi mencanangkan sistem ekonomi syariah.

Pencanangan tersebut dibacakan langsung oleh Walikota Padang, Mahyeldil Ansharullah di hadapan ratusan warga Padang saat menyambut pergantian tahun baru hijriah di Masjid Nurul Iman, Senin (10/9) malam.

"Penerapan sistem ekonomi syariah tak lain untuk mendorong kebangkitan ekonomi umat. Tahun baru hijriah ini kita jadikan sebagai momentum hijrah demi mencari keberkahan," kata Mahyeldi.

Untuk transaksi fan pengelolaan keuangan Pemko Padang nantinya, secara bertahap akan dilakukan di bank-bank syariah. "Ini semata mencari ridho Allah, bukan keuntungan materi," kata Walikota yang baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar itu.

Mahyeldi memaparkan, selain meningkatkan keimanan, ekonomi syariah menjadi bagian paling penting dalam hal penguatan umat. Terutama bagi generasi muda yang akan menjadi estafet Bangsa di masa mendatang.

"Kita sudah mulai berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan ekonomi syariah. Seperti wisata syariah, termasuk pengelolaan hotel secara syariah," katanya.

Di Padang sendiri, sejak beberapa tahun belakangan, sebut Mahyeldi, pemberdayaan perekonomian syariah dikembangkan dengan membentuk Kelompok Usaha Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tersebar di 104 kelurahan.

Dari hasil evaluasi, paling tidak, 65 persen dari 104 KJKS dinyatakan sehat. Sedangkan 10 persen lainnya, masuk kelompok usaha mandiri. Sebab, telah memiliki aset diatas Rp1 miliar dan tingkat NPL di bawah 10 persen. Sisanya, masih butuh pembinaan lebih lanjut..

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up