JawaPos Radar

Sektor Pertanian Rawan Korupsi

11/07/2018, 15:32 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Sektor Pertanian Rawan Korupsi
Lahan pertanian. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com – Rawannya potensi korupsi di sektor pertanian, khususnya di bidang pangan harus jadi perhatian pemerintah. Sehingga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memberi perhatian lebih terhadap potensi korupsi di sektor pangan, khususnya yang melibatkan petani.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2011-2015, Zulkarnain menyatakan soal celah potensi korupsi di sektor pangan. Dia menyebut bahwa KPK tidak bisa sendirian menangani persoalan sektor pangan atau pertanian yang memiliki banyak celah korupsi. “KPK tidak bisa sendiri, harus menggandeng semua. Terutama kepala negara,” ucap Zulkarnain saat dihubungi, Rabu (11/7).

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi sebagai kepala negara harus memperhatikan persoalan ini, mengingat penanganan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan atau penangkapan yang dilakukan KPK. Menurut pria yang akrab disapa Zul ini, penangkapan yang dilakukan KPK selama ini hanya sebagian kecil dari banyaknya dugaan tindak korupsi di lapangan.

“Maka pencegahan itu, eksekusi perbaikannya harus bekerja sama dengan presiden, dengan kementerian lembaga terkait. Yang bisa menekan itu presiden. KPK sulit menekan itu kecuali, yang sudah bermasalah pidananya, cukup bukti dan masuk kewenangannya dia (KPK), baru bisa,” papar Zul.

Selain kerugian negara akibat penyelewengan anggaran, kerugian akibat korupsi sektor pangan sangat berdampak bagi petani. Modal pertanian yang tinggi, dan hasil yang murah membuat petani tidak mendapat untung. Selain itu, tambah dia, korupsi sektor pangan membuat tujuan untuk mencapai kemakmuran di seluruh Indonesia lambat tercapai.

Secara umum disebutkan, celah korupsi pada sektor pangan bisa disebabkan dari panjangnya rangkaian hasil produksi dari petani kepada konsumen di lapangan yang sangat mungkin terjadi penyelewengan harga yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Demikian juga bantuan atau subsidi dari pemerintah seperti benih ataupun pupuk yang rangkaiannya panjang dan membuka celah terjadinya korupsi.

Ditanyai terkait persoalan ini, Pimpinan KPK Periode 2007–2011, Bibit Samad Rianto pun menyebut bahwa sektor pertanian adalah sektor rawan korupsi. Namun demikian dia ia enggan berkomentar lebih lanjut mengenai pernyataan Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015 soal korupsi di pertanian.

“Pernyataan Abraham Samad itu ya itu pengamatan dia. Kalau menurut saya, semua bidang itu ada korupsinya, cuma saja ada yang mencuat ke permukaan ada yang nggak. Ada yang ketangkep karena sial, ada yang nggak,” kata pria yang kini menjadi Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) ini .

Sebelumnya, Ketua KPK Periode 2011-2015 Abraham Samad, di sejumlah media menyatakan masih adanya pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di pengelolaan pertanian dan pangan, menunjukkan sektor ini masih rawan korupsi. Ia menyerukan, agar KPK bergerak dengan menutup celah itu dengan mengaktifkan segera satuan tugas di sejumlah kementerian, khususnya pertanian.

Di sisi lain Bibit sepakat bahwa penanganan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan oleh penegak hukum. Masyarakat menurutnya harus dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penangkalan. Dicontohkannya, dalam sektor pertanian maka masyarakat petani harus diberi pemahaman mengenai pengadaan bibit dan persoalan pemasaran hasil pertanian. “Termasuk kita buat masyarakat berani melaporkan jika menemukan ada pelanggaran. Ini fungsi pengawasan,” tegas dia.

Program wajib tanam, potensi manipulasi terjadi pada pengadaan bibit dan penyaluran alat mesin pertanian yang tidak tepat sasaran sehingga memicu protes petani, serta sejumlah pihak lain. Apalagi, memang jika didapati adanya sinyalemen keterlibatan oknum pejabat pemerintahan dalam proses distribusi proyek pengadaan benih bawang putih yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu. Kasus ini sendiri masih ditangani Polda NTB.

Terkait kasus ini, data Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur menyebutkan ada 350 ton benih bawang putih lokal yang didistribusikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur. Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik.

Benih bawang putih lokal sebanyak 350 ton dibeli dari hasil produksi petani di Kecamatan Sembalun pada periode panen pertengahan tahun 2017. Benih bawang putih lokal dibeli pemerintah melalui salah satu BUMN yang dipercaya sebagai penangkar yakni PT. Pertani, dimana pembeliannya menggunakan anggaran APBN-P 2017 senilai Rp 30 miliar.

Namun pada saat pendistribusian bantuannya di akhir tahun 2017, banyak kelompok tani yang mengeluh tidak mendapatkan jatah sesuai data. Bahkan ada sebagian dari kelompok tani yang tidak sama sekali mendapatkan jatah.

(jpg/bin/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up