alexametrics
Larangan Bercadar IAIN Bukittinggi Berlanjut

Aliansi Umat Islam Sumbar Tuntut Rektor Diberhentikan

11 Mei 2018, 20:17:12 WIB

JawaPos.com – Polemik larangan bercadar yang dikeluarkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) pada 20 Februari 2018 lalu berlanjut. Jumat (11/5), ratusan muslim dan muslimah dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Sumbar menggelar aksi damai di Kota Bukittinggi. Mereka berjalan kaki dari lapangan kantin menuju DPRD Kota Bukittinggi.

Aksi tersebut digelar tak lain sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kampus IAIN Bukittinggi terkait aturan larangan pemakaian cadar.

Sekjen Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Bukittinggi dan Agam, Ridho Abu Muhammad mengatakan, tuntutan yang dilayangkan dalam aksi kali ini, tidak jauh berbeda dengan poin yang disampaikan dalam rapat besar ormas Islam, April lalu.

Protes Larangan Bercadar
Polemik larangan bercadar yang dikeluarkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) pada 20 Februari 2018 lalu berlanjut. (Istimewa)

Pertama, lanjut Ustadz Ridho, aksi ini menuntut, agar diskriminasi pelarangan cadar di Kampus IAIN Bukittinggi terhadap seluruh civitas akademika, termasuk dosen dan mahasiswi, segera dicabut oleh pihak Kampus.

Kedua, aksi ini sepakat mendesak Rektor IAIN Bukittinggi dan seluruh petinggi yang sepaham dengannya untuk segera lengser alias berhenti dari jabatannya. Lalu, pihak kampus diminta mencabut skorsing mengajar yang diterima Hayati Syafri, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang semester ini libur mengajar karena tetap kukuh memakai cadar.

“Kami tidak akan mundur dari itu. Kami ingin Rektor diganti. Rektor dan Kampus terbukti tidak mendengarkan aspirasi di sekitarnya. Beliau juga terkesan menentang masyarakat. Secara UUD pun, kebijakan yang beliau buat bertentangan,” terang Ridho, Jumat (11/5).

Apalagi, kata Ridho, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar secara jelas menerbitkan hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya malaadministrasi yang dilakukan Rektor IAIN Bukittinggi dalam membuat aturan soal cadar. “Kami juga tidak ingin melihat hak-hak civitas akademika di IAIN Bukittinggi dikebiri pimpinan Kampus sendiri,” tegasnya.

Rencananya, Senin (14/5) mendatang,  perwakilan ormas Islam akan bertemu dengan Itjen Kementerian Agama untuk membahas perkembangan kasus tersebut. Pertemuan ini akan difasilitasi Pemkot Bukittinggi yang sebelumnya memang didesak melakukan mediasi antara ormas Islam dengan IAIN Bukittinggi.

“Pak Ramlan Nurmatias (Wali kota Bukittinggi) akan memfasilitasi kami. Beliau minta kami sampaikan langsung permintaan ke Itjen yang akan datang nanti,” kata Ridho.

Terkait aksi demo tersebut, Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi, Syahrul Wirda mengatakan, jika ormas tidak meminta dialog dengan pihak IAIN Bukittinggi.

“Mereka menyampaikan aspirasi ke DPRD dan Pemkot Bukittinggi. Dialog kami dengan mereka sudah cukup. Nanti saja kita lihat kelanjutannya,” kata Syahrul pada sejumlah wartawan di Bukittinggi.

Sebelumnya, kasus pencabutan jam belajar karena dianggap menentang kebijakan Kampus yang melarang dosen dan mahasiswanya bercadar ini berawal dari laporan seorang dosen perempuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumbar, Hayati Syafri pada Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Rabu (14/3) lalu.

Hayati dilarang bercadar bersama sejumlah mahasiswi melalui surat edaran IAIN Bukittinggi. Bahkan, atas gegara keputusannya bercadar, Hayati tidak diizinkan pihak kampus untuk mengajar selama semester genap tahun ajaran 2017/2018.

Ribut-ribut larangan cadar ini sempat membuncah Ranah Minang. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar cukup getol menentang kebijakan yang dianggap keliru tersebut.

Menghindari konflik lebih lama dari desakan sejumlah Ormas Islam, pihak kampus IAIN Bukitinggi yang tetap kukuh menerapkan aturan tersebut mengganti kata cadar menjadi penutup wajah.

Hanya saja, keputusan pihak IAIN Bukittinggi merubah diksi atas desakan tersebut dianggap tidak mempengaruhi aturan yang telah ditetapkan. Bahkan, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar menulis sebuah kritikan sindiran di akun Facebook pribadinya dengan judul Bermain Kata Tak Merubah Makna.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : (rcc/JPC)


Close Ads
Aliansi Umat Islam Sumbar Tuntut Rektor Diberhentikan