alexametrics

Investasi Bodong, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Bos Forex

11 April 2019, 23:05:18 WIB

JawaPos.com – Sidang kasus penggelapan dan investasi bodong yang melibatkan bos pengusaha foreign exchange (forex) Surabaya dengan terdakwa Hary Suwanda dan rekannya, Raywond Rawung kembali digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (10/4).

Dalam persidangan lanjutan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arih Wira Suranta menilai eksepsi terdakwa sudah masuk pokok perkara. Dia pun menyatakan bahwa eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa tidak beralasan karena sudah masuk pokok perkara.

“Eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa tidak berasalan dan berada di luar lingkup eksepsi. Eksepsi dari kuasa hukum terdakwa pun masuk dalam ranah pembuktian,” jelas Arih di PN Jakarta Barat.

Dikatakannya, dakwaan yang dibuat tim kuasa hukum sudah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 143. Sehingga, apa yang dibahas dari kuasa hukum terdakwa sudah masuk ke ranah materi pembuktian.

“Apa yang mereka bahas itu sudah masuk ke materi pembuktian. Jadi, itu nanti dong. Karena eksepsi hanya menyangkut dakwaan, memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 143,” terangnya.

Atas dasar itu, Arih mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh eksepsi dari kuasa hukum terdakwa. Dengan kata lain, JPU menyatakan dakwaan sudah memenuhi syarat dan memohon perkara tetap dilanjutkan.

Atas permohonan dari JPU, Majelis Hakim Machri Hendra menegaskan, pembelaan yang disampaikan terdakwa sudah diatur undang-undang. Maka, bila ada pembuktian sebagai pembelaan, ada waktu khusus untuk menyampaikannya.

“Apa yang ada bukti di saudara diserahkan aja. Nanti ada waktunya. Saudara punya hak pembelaan dan itu diatur undang-undang,” katanya.

Sidang kasus terdakwa Hary Suwanda dan rekannya, Raywond Rawung kembali akan disidangkan pada Rabu (24/4) di PN Jakarta Barat dengan agenda putusan.

Pada persidangan sebelumnya, pada Selasa (2/4), Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mahri menolak penangguhan penahanan terdakwa kasus penipuan dan penggelepan tersebut.

Mahri beralasan penolakan upaya penangguhan hukum terdakwa masih banyak pertimbangan. Pihaknya pun harus terlebih dahulu mendapat rincian dari eksepsi terdakwa.

“Eksepsi dari penasehat hukum terdakwa bisa diterima atau tidaknya belum bisa diputuskan. Karena masih banyak pertimbangan,” ujarnya.

Diketahui kedua terdakwa didakwa oleh JPU dengan pasal berlapis. Pertama Pasal 3 dan Pasal 4 UU RI No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 2 Huruf (q) dan (r) UURI No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selanjutnya adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Wildan Ibnu Walid