alexametrics

Eks Sekda Dumai dan Dirut PT MRC Segera Disidang di Pekanbaru

11 April 2019, 16:38:51 WIB

JawaPos.com – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus korupsi proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (11/4). Ada dua berkas tersangka yakni Muhammad Nasir dan Hobby Siregar.

Muhammad Nasir merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai. Dalam proyek yang menelan anggaran hingga Rp 495 miliar, Nasir menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis sekaligus Kuasa Pengguna Anggara (KPA) saat itu.

Sedangkan Hobby Siregar, merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Mawatindo Road Construction (MRC). Perusahaan ini merupakan pihak rekanan yang mengerjakan proyek yang dikerjakan 2013-2015 lalu itu.

“Benar, Jaksa KPK tadi melimpahkan berkas kedua tersangka itu ke kami” ucap Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rosdiana Sitorus.

Dengan diterimanya kedua berkas tersangka tersebut, maka ini PN Pekanbaru sedang menunggu penunjukan majelis hakim yang akan mengadili perkara itu.

“Berkas kedua tersangka sudah di meja Ketua Pengadilan (Bambang Myanto), untuk penunjukan majelis hakim yang akan mengadili kedua tersangka nantinya. Untuk jadwal sidang, nanti setelah ditunjuk majelis hakimnya baru kita tahu jadwal sidang perdananya,” sebutnya.‎

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPN Roy Riyadi membenarkan bahwa pihaknya sudah melimpahkan berkas perkara itu ke PN Pekanbaru. “Ya tadi,” ujarnya.

Nantinya, ada 6 orang jaksa yang dipersiapkan oleh lembaga antirasuah untuk menghadapi perkara ini di persidangan. “Dalam surat perintah ada 6 orang JPU (yang ditunjuk),” kata dia.

Untuk diketahui, dalam penyidikan perkara ini, KPK telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Mulai dari Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, Mereka adalah Direktur PT Liwaus Sabena, Hendri Sukardi, pemilik PT Everest Internasional, Romi Robindi Lie, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang aktif, maupun yang sudah tidak aktif lagi.

Nama Amril Mukminin sebelumnya disebut-sebut diduga terlibat dalam perkara tersebut. Keterlibatan Amril saat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014.

Hal itu dikuatkan dengan adanya penggeledahan di rumah dinas Bupati Bengkalis beberapa waktu lalu. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang Rp1,9 miliar. KPK juga membawa beberapa koper yang diduga berisi dokumen terkait proyek jalan yang bermasalah itu.

Tidak sampai di situ, Amril Mukminin juga dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. KPK telah mengirimkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada 2018 lalu.

Masih dalam proses penyidikan, selain saksi-saksi, penyidik KPK juga melakukan pengumpulan alat bukti, dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Provinsi Riau.

Di antaranya di Pekanbaru menggeledah rumah mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan rumah tersangka Muhammad Nasir. Di Kabupaten Bengkalis, KPK menggeledah Kantor Dinas PU, Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Kantor LPSE, dan rumah milik saksi Hurry Agustianri.

Selanjutnya, di Kota Dumai KPK menggeledah rumah saksi, yaitu Hermanto sebagai subkontraktor, dan penyegelan ruangan di rumah dinas Sekda Kota Dumai. Lalu, di Pulau Rupat digeledah Kantor PT MRC dan rumah atau kantor saksi Hasyim sebagai subkontraktor.

Dari penggeledahan yang dilakukan KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik seperti handphone dan harddisk dan dua sepeda motor dari PT MRC.‎

Nasir dan Hobby sudah dilakukan tindakan penahanan sejak 5 Desember 2018 lalu. Untuk M Nasir ditahan di Rutan Guntur sedangkan Hobby Siregar ditahan di Rutan Salemba.‎

Terkait dua tersangka, mereka diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih sepanjang 51 kilometer dan lebar 6 meter.

Akibat perbuatan kedua tersangka, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp80 miliar dari anggaran yang disebut menelan sekitar Rp495 miliar. Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Editor : Yusuf Asyari

Saksikan video menarik berikut ini: