alexametrics

Pangonal Harahap Dituntut 8 Tahun dan Hak Dipilihnya Dicabut

11 Maret 2019, 17:17:22 WIB

JawaPos.com – Bupati Nonaktif Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut) Pangonal Harahap dituntut hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pihak KPK menilai, Pangonal bersalah menerima suap sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000 dari pengusaha. Selain itu, dia juga dikenakan hukuman pengganti sebesar uang suap yang diterimanya. Jika tidak dibayarkan dan harta bendanya tidak cukup untuk menggantinya maka hukumannya diganti dengan satu tahun penjara.

“Meminta agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,”ucap Dody Sukmono, salah seorang Penuntut KPK di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/3).

Pangonal dijerat dengan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

JPU KPK juga meminta kepada Majelis Hakim yang di ketuai Erwan Effendi agar memberikan hukuman tambahan. Hak Pangonal untuk dipilih dalam jabatan publik jiga dicabut selama tiga tahun enam bulan.

“Untuk menghindari Indonesia dipimpin orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi, maka dipandang perlu memberi hukuman tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak dipilih,” ujarnya.

Yang memberatkan tuntutan terdakwa adalah, lantaran dia dianggap tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas KKN. “Sedangkan hal yang meringankan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, “sebut Penuntut Umum KPK itu.

JPU KPK dalam dakwaannya memaparkan, Pangonal menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya Rp 42.280.000.000 serta 218.000 Dollar Singapura dari pengusaha Efendy Sahputra alias Asiong. Pemberian uang itu berlangsung sejak 2016 hingga 2018 dan diberikan melalui Thamrin Ritonga, Umar Ritonga (DPO), Baikandi Harahap, Abu Yazid Anshori Hasibuan.

JPU KPK menyatakan, uang itu diberikan untuk suap. Uang itu digunakan agar terdakwa memberikan beberapa paket pekerjaan di Kabupaten Labuhan Batu pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 kepadanya. Terdakwa pun memang memerintahkan jajarannya untuk memberikan proyek kepada perusahaan Asiong.

Pangonal yang mendengarkan tuntutan hanya bisa tertunduk. Tangannya tergenggam kuat. Selanjutnya, majelis hakim menunda persidangan ini sepekan mendatang untuk memberi kesempatan terdakwa menyampaikan pembelaan.

Pangonal duduk di kursi terdakwa setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta dan Labuhanbatu, Sumut, Selasa (17/7). Dia diringkus di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, karena diduga menerima suap.

Editor : Budi Warsito

Reporter : Prayugo Utomo

Copy Editor :

Pangonal Harahap Dituntut 8 Tahun dan Hak Dipilihnya Dicabut