alexametrics

Pemkot Malang Didesak Bikin Perda Perlindungan Keluarga TKI

11 Februari 2019, 11:38:13 WIB

JawaPos.com – Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Regional Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membuat peraturan daerah (perda) khusus perlindungan keluarga buruh migran. Ini menyusul adanya kerawanan yang akan diterima anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Tercatat ada 166 Pekerja Migran Indonesia atau TKI yang berasal dari Kota Malang. Rinciannya, 132 perempuan dan 34 laki-laki. Sementara yang berasal dari Kabupaten Malang ada sebanyak 6.982 orang.

Kepala P4TKI Regional Malang Muhammad Iqbal menjelaskan, belum adanya peraturan khusus yang melindungi keluarga TKI membuat anak-anak yang ditinggalkan rawan terjerumus dalam dunia kriminal. “Katakanlah setiap perempuan meninggalkan dua anak saja, ada sekitar 264 anak di Kota Malang yang ditinggal ibunya. Sehingga potensi permasalahan yang timbul sangat besar,” ujar Iqbal, Senin (11/2).

Ada beberapa potensi permasalahan yang bisa dialami anak TKI. Seperti gizi dan pertumbuhan anak balita yang ditinggal, kerawanan kondisi psikologi anak usia sekolah, hingga ketahanan keluarga terkait suami-suami yang ditinggalkan.

“Ketahanan ekonomi, uang yang ditinggalkan dan dihasilkan apakah pengelolaannya sepenuhnya untuk membangun rumah atau digunakan yang lain-lain, dan sebagainya,” terang Iqbal.

Berdasarkan catatan, ada banyak temuan keluarga TKI yang bermasalah. Salah satunya anak-anak TKI yang antisosial atau kemudian menjadi liar karena kadang dititipkan ke nenek-kakek atau saudara. Sehingga mereka tidak mendapat perhatian cukup.

“Sehingga melakukan kriminalitas atau kenakalan-kenalakan. Itu problematika sosial. Kesehatan soal gizi tadi, gizi buruk. Kemudian juga pelecehan. Kami temukan kasus-kasus pelecehan. Anak-anak dititipkan pada pamannya atau siapa, awalnya mungkin pelecehan. Kemudian pemerkosaan dan berlanjut menjadi incest,” paparnya.

Untuk itu, P4TKI bersama pemda, pemerintah pusat, serta dinas terkait berharap bisa membuat satu jaring-jaring pengaman sosial bagi keluarga yang ditinggalkan. “Walaupun dari segi jumlah tidak terlalu banyak, tetapi faktanya di sini banyak kantor penyalur TKI,” tegasnya.

Perda tersebut nantinya tidak hanya soal proses pekerja migran. Tetapi juga regulasi-regulasi yang terkait dengan keluarga, gender, perempuan dan anak.

Editor : Sofyan Cahyono

Reporter : Fiska Tanjung

Copy Editor :

Pemkot Malang Didesak Bikin Perda Perlindungan Keluarga TKI