alexametrics

Bagus untuk Rakyat Kecil, Realisasi Nawacita Masih Dipertanyakan

11 Februari 2019, 22:50:52 WIB

JawaPos.com – Kemiskinan di Sumatera Utara (Sumut) dianggap masih menjadi problem utama yang belum ditemukan solusinya. Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera (YPPS) selama sudah melakukan pengamatan bagaimana pahitnya hidup orang miskin di provinsi yang di pimpin oleh Edy Rahmayadi.

Atas dasar pengamatan itu, YPPS menggelar sosialisasi soal pengurusan berbagai macam bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin. Tujuannya, agar masyarakat memahami prosedurnya.

Mulai dari soal Administrasi Kependudukan (Adminduk), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hingga bantuan lainnya. Karena selama ini, mereka menganggap pemerintah kurang memainkan perannya untuk turun ke masyarakat.

Ketua YPPS Uba Pasaribu menyebutkan, pihaknya sudah mengundang para perwakilan pemerintah ke acara yang diselenggarakan di kawasan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Senin (11/2). Namun, respon yang diberikan sangat minim. Hanya sedikit perwakilan pemerintah yang hadir.

“Warga miskin di Sumatera Utara termarjinalkan. Banyak yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Misalnya, lahir dan besar di Kota Medan hingga mati di Kota Medan, tidak punya data kependudukan. Harusnya negara hadir. Mereka harus jemput bola. Itu tugas negara,” ujarnya kepada JawaPos.com.

Dia juga mengomentari soal Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika diurai dan dilaksanakan, harusnya angka kemiskinan semakin berkurang. Misalnya, tidak ada lagi masyarakat miskin yang meninggal dunia karena tidak punya biaya berobat.

“Masalahnya terkadang masyarakat miskin dipersulit. Bukan dimudahkan,”ujarnya.

Pemerintah lanjutnya, selalu mengumbar janji akan menangani kemiskinan. Namun, mereka sering mangkir. Buktinya saja banyak yang tidak punya BPJS. Belum lagi soal pendidikan.

Pemerintah, sudah menggelontorkan APBN yang cukup besar untuk pendidikan. Namun masih banyak anak-anak yang putus sekolah. “Faktanya hari ini masih banyak anak-anak yang putus sekolah,” ujarnya.

Hingga hari ini, ada sekitar tiga ribu orang kiskin yang menjadi dampingan Uba Pasaribu. Permasalahan yang mendominasi adalah kesehatan. “Mereka tidak mampu bayar BPJS. Untuk makan saja terancam. Dari mana duit untuk bayar BPJS,” tandasnya.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sudah menargetkan angka kemiskinan di angka 7,39 persen. Target itu juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2018-2023, yang disampaikan Edy Rahmayadi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (11/2).

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada September 2017 lalu, menunjukkan bahwa, jumlah penduduk miskin di Sumut sebanyak 1.326.570 jiwa atau 9,28 persen terhadap total penduduk.

Kondisi ini memperlihatakan bahwa, jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumut memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Pada September 2016, jumlah penduduk miskin di Sumut sebanyak 1.452.550 jiwa atau 10,27 persen.

Selain penurunan angka kemiskinan, Edy juga menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 5,60 persen pada 2017.

Editor : Budi Warsito

Reporter : prayugo utomo

Copy Editor :

Bagus untuk Rakyat Kecil, Realisasi Nawacita Masih Dipertanyakan