alexametrics

Catatan Buruk Pemerintahan Jokowi Versi Pukat UGM

10 Desember 2018, 12:26:38 WIB

JawaPos.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah berjalan empat tahun. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta lantas memberikan catatan buruk untuk dijadikan perhatian. Pertama, masih lemahnya pemberantasan korupsi.

Peneliti Pukat UGM Yuriz Rezha mengatakan, pemerintah masih belum berhasil mewujudkan harmonisasi perundang-undangan bidang korupsi yang mengacu pada ketentuan UNCAC atau Konvensi PBB Antikorupsi. Meski sudah ada upaya melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Tipikor yang dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019.

“Pada kenyataannya, RUU itu mandek (berhenti) dan tidak pernah sekalipun masuk dalam RUU Prolegnas tahunan,” kata Yuriz dalam konferensi pers di Silol Kopi, Jalan Suroto, Kotabaru, Kota Jogjakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Senin (10/12).

Kemudian catatan kedua, janji penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sepenuhnya dilakukan. Justru sebaliknya, KPK mendapatkan pelemahan dan bahkan dikriminalisasi.

“Wacana revisi RUU KPK yang bernuansa melemahkan muncul sepanjang 2015-2017. Meski usulan menghilangkan kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan menyadap hingga membatasi usia kerja KPK dari DPR, tapi pemerintah lebih banyak pasif,” sebut Yuriz.

Kemudian mengenai kebijakan pencegahan, monitoring, dan evaluasi program pencegahan belum optimal. Dalam kurun 2015-2017, statistik penindakan KPK masih mencatat tren kenaikan. Baik di sektor pengadaan barang dan jasa, keterlibatan pegawai BUMN serta swasta.

Selain beberapa catatan itu, masih ada isu strategis yang masih menjadi perhatian publik. Misalnya kasus megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum tuntas. Lalu kasus Century dan e-KTP.

Selanjutnya, meningkatnya penindakan pelaku korupsi yang berasal dari DPR atau DPRD dan kepala daerah. Pada 2016, KPK menindak 23 anggota DPR pada DPRD. Melonjak pada 2018 menjadi sebanyak 61 anggota dewan yang ditindak.

Begitu pula dengan penindakan terhadap bupati atau wali kota yang mengalami peningkatan. Pada 2016, KPK menindak 9 bupati dan wali kota. Lalu pada 2017 menjadi 13 bupati atau wali kota. 2018, setidaknya sudah ada 16 bupati dan wali kota yang ditindak. “Pengusutan kasus penyerangan terhadap (penyidik KPK) Novel Baswedan juga menguap,” ucap Yuriz.

Editor : Sofyan Cahyono

Reporter : (dho/JPC)



Close Ads
Catatan Buruk Pemerintahan Jokowi Versi Pukat UGM