JawaPos Radar

Mendagri Apresiasi PAW Anggota DPRD Kota Malang

10/09/2018, 16:15 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan selamat kepada anggota DPRD Kota Malang yang baru saja dilantik, Senin (10/9). (Dok. Humas Pemkot Malang)
Share this image

JawaPos.com - Roda pemerintahan di Kota Malang kembali normal setelah proses Pargantian Antar-waktu (PAW) anggota dewan. Hal itupun mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo hadir dalam proses pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang yang baru. Acara berlangsung di ruang sidang lantai 3 Gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9). Tjahjo datang dengan didampingi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono.

Tjahjo mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) khususnya gubernur yang dengan cepat melakukan berbagai langkah. Mulai konsolidasi dengan partai politik (parpol), KPU, bawaslu, serta forkopimda. "Sehingga hari ini terlaksana pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang," ujar Tjahjo usai pelantikan, Senin (10/9).

Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk kembali membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Apalagi pembahasan APBD sudah harus selesai 15 Desember mendatang.

Dia menekankan, DPRD masih satu kotak dengan pemda. Baik dalam menyusun anggaran, perda, jalannya fungsi pengawasan, jalannya fungsi menggerakkan dan mengorganisir masyarakat. "Saya kira ini langkah yang tepat," tegas Tjahjo Kumolo.

Peristiwa yang terjadi di Kota Malang diklaim merupakan sejarah baru. Dengan ditetapkannya 41 anggota dewan sebagai tersangka, praktis menjadikan sebuah lembaga macet karena tidak terpenuhinya jumlah kuorum.

Tjahjo pun berpesan kepada para anggota dewan yang baru saja dilantik agar memahami area rawan korupsi. Terutama yang menyangkut perecanaan anggaran. Seperti dana hibah bansos, retribusi dan pajak, hingga pengadaan barang dan jasa.

"Itu yang harus dipahami sekali oleh anggota dewan. Karena aggota dewan adalah mitra sejajar pemerintah daerah. (Harus) Saling mengisi, saling mengawasi, saling mengoreksi, dan sama-sama memperjuangakan aspirsasi masyarakat yang ada di daerah," terangnya.

Sementara terkait apakah ada jaminan anggota dewan yang baru tidak akan melakukan korupsi, Tjahjo menyatakan bahwa semuanya tergantung ribadi dan kesadaran masing-masing. Sebab secara sistem, pengawasan dan upaya pencegahan korupsi telah berjalan dengan baik.

"Semua kembali pada diri kita masing-masing. Mari semua saling mengingatkan. Yang terpenting pahami area rawan korupsi. Jika sudah paham, hindarilah. Karena korupsi merugikan banyak pihak,” pesan Tjahjo Kumolo.

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up