JawaPos Radar

Konflik Lahan Sumut

Gubernur Janji Selesaikan, DRPD Sumut Malah Minta Presiden Ambil Alih

10/09/2018, 17:55 WIB | Editor: Budi Warsito
Gubernur Janji Selesaikan, DRPD Sumut Malah Minta Presiden Ambil Alih
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Wagirin Arman (Prayugo Utomo/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi berjanji akan menyelesaikan konflik agraria di Sumut dalam waktu setahun menjabat. Hal itu dikatakan Edy, usai rapat Paripurna di DPRD Sumut, Senin (10/9).

"Satu tahun ini Insha Allah selesai," kata Edy.

Konflik tanah di Sumut memang sudah berlarut-larut dan tak kunjung usai. Meski Gubernur di Sumut telah beberapa kali berganti. Masalah lahan tetap tak terselasikan.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Wagirin Arman, konflik agraria harus diambil oleh pemerintah pusat. Ia menjelaskan, berbagai upaya pun sudah dilakukan. Bahkan, DPRD sampai membentuk Pansus Eks HGU PTPN II. Namun hasilnya tak begitu signifikan.

Wagirin pun mengakus, pihaknya sudah menemui Menteri Koordinasi Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) membahas polemik itu. Wagirin meminta agar kasus itu langsung ditangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden harus mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) ihwal eks HGU PTPN II. "Jadi tidak dengan cara-cara standar," kata Wagirin usai rapat Paripurna Perdana di DPRD Sumut.

Soal Pansus eks HGU yang dibentuk, Wagirin juga tak menampik kinerjanya masih sebatas normatif. Hal itu dikarenakan, pansus punya keterbatasan. Dia juga menegaskan, kalau selama ini kasus itu sangat pelik karena terlalu banyak yang mengarasnamakan masyarakat.
Namun ternyata, rakyat hanya dijadikan alat, untuk memuluskan kepentingannya. "Saya tidak sebut itu mafia. Kelompok-kelompok yang berkepentingan sudah sangat banyak di Sumut. Mereka menggunakan rakyat yang lapar," ujarnya.

Komentar serupa juga datang dari Anggota DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Nezar Djoeli. Nezar menyatakan, selama ini distribusi lahan Eks HGU PTPN II hanya untuk lembaga vertikal. Seperti Kepolisian, TNI dan institusi pendidikan.

"Mana untuk rakyatnya. Harusnya program sejuta rumah Jokowi itu bisa di sana," katanya.

Dia juga mendesak gubernur untuk menyelesaikan kasus itu jangan sampai, kasus yang sudah berumur 14 tahun lebih itu terus digulir dan menciptakan konflik baru.

Selain DPRD, KontraS Sumut juga ikut angkat bicara menanggapi janji Edy Rahmayadi untuk menyelesaikan konflik agraria. Koordinator KontraS Sumut, Amin Multazam Lubis mengatakan, gubernur tidak bisa sendiri kenyelesaikan konflik. Lembaga lainnya juga harus pro aktif mencari solusinya. Apalagi konflik yang sudah berkepanjangan itu semakin rumit.

"Selama empat belas tahun kasus itu sudah bergulir. Harus ada kemauan dan komitmen penyelesaian konflik," ujar Amin Multazam Lubis.

Menyelesaikan konflik lahan seluas 5.873,06 Hektar itu lanjutnya, gubernur punya kewenangan untuk menginisiasi dan mendorong lembaga yang terkait untuk menyelesaikannya.

"Dari gubernur-gubernur sebelumnya kemauan itu belum ada. Makanya kita tunggu janji Pak Edy untuk merealisasikannya. Gubernur sebagai kepala daerah, harus hadir ditengah-tengah persoalan," ujar mantan aktivis HMI tersebut.

Ia memprediksi, menyelesaikan Eks HGU PTPN II, pasti akan menimbulkan persoalan baru. Karena masyarakat yang di dalam areal itu semakin ramai. Konfliknya juga semakin kompleks.

Pemerintah provinsi dalam kasus itu, hanya menjadi salah satu elemen yang tugasnya mendorong penyelesaian konflik. Ketika tidak ada kemauan dari instansi lainnya, kasus itu tidak akan selesai.

"Jangan melihat Eks HGU PTPN II ini ketika dibagikan selesai. Tidak seperti itu. Orang-orang yang didalamnya juga sudah banyak berubah. Masalahnya pasti akan lebih kompleks," tandasnya.

(pra/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up