JawaPos Radar

Ribuan PNS Sultra Terancam Tak Gajian

10/06/2016, 06:27 WIB | Editor: Imam Solehudin
Ribuan PNS Sultra Terancam Tak Gajian
ilustrasi (Dok.JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Ribuan PNS di Sulawesi Tenggara (Sultra) terancam tak mendapati gaji. Itu lantaran data personel di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat belum diserahkan ke pemerintah provinsi. 

Di antara delapan instansi, hanya dinas pendidikan dan kebudayaan (dispendikbud) yang menyerahkan perincian data. Padahal, data personel itu masih harus dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal tersebut menyangkut sinkronisasi data serta penggajian pegawai.

Berdasar rencana anggaran 2017, gaji pegawai yang dialihkan menjadi tanggungan provinsi. Di antara 7.612 personel yang dialihkan, 5.946 pegawai telah dikoordinasikan dengan BKN. 

Semua adalah pegawai dispendikbud seperti guru serta tenaga administrasi. Sementara itu, tenaga penyuluh, inspektur tambang, pengawas kehutanan, dan lainnya yang mencapai 1.666 orang belum dimasukkan.

''Saya minta data personel segera diserahkan. Data gelondongan tidak mungkin ditindaklanjuti. Jangan hanya melaporkan jumlah dan nama personel, sertakan juga dokumen mereka,'' kata Kepala BKD Sulawesi Tenggara Nur Endang Abbas kemarin (9/6).

Pihaknya, lanjut dia, sudah beberapa kali mengingatkan hal itu dalam rapat. Namun, responsnya minim. ''Kalau sudah kepepet, baru menyalahkan instansi lain,'' ungkapnya. BKD Sulawesi Tenggara siap berkoordinasi dengan SKPD. Dia juga menyarankan SKPD untuk berkonsultasi ke BKD bila belum mengerti.

Tim akan menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi. Bila diabaikan, dikhawatirkan terjadi masalah. ''Apalagi hal tersebut menyangkut penggajian PNS. Jika belum terdaftar, mereka mungkin tidak menerima gaji,'' ucap Nur.

Karena itu, dia meminta hal tersebut diperhatikan. Berdasar amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, ada 8 urusan yang dialihkan. 

Di antaranya, pengawas tenaga kerja; penyuluh dan polisi kehutanan; pengelola terminal penumpang tipe A-B dan jembatan timbang; inspektur tambang; penyuluh perikanan; serta pelaksana urusan pemerintahan umum.

Selain diserahkan ke provinsi, ada yang dialihkan ke pusat. Serah terima pengalihan dapat dilakukan 1 Oktober mendatang.(b/p11/mal/mam/JPG)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up