Tidak Ingin Korupsi Masal DPRD Malang Terulang, Khofifah Libatkan KPK

09/09/2018, 17:51 WIB | Editor: Dida Tenola
Fisca Tanjung/ JawaPos.com ()
Share this image

JawaPos.com- Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa sudah melibatkan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelaah perencanaan RAPBD 2019. Langkah itu dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Saya sudah berkomunikasi dengan Pakde (Gubernur Jatim Soekarwo, Red), Insya Allah 2019 yang menjalankan pemerintahan sudah gubernur baru. Jadi saya mengkomunikasikan agak detail ketika penyiapan RAPBD 2019. Dan tanggal 24 Agustus lalu seluruh perencanaan dari RAPBD 2019 sudah ditelaah oleh KPK," jelas Khofifah saat berkunjung ke Malang, Minggu (9/9).

Khofifah juga menyoroti kasus yang menimpa 41 anggota DPRD Kota Malang. Menurut Khofifah, korupsi masal itu merupakan fenomena yang harus dijadikan pembelajaran untuk wilayah manapun. "Ini bagian dari koreksi kita bersama. Sesungguhnya bagaimana akuntabilitas dari siapapun kita, di wilayah manapun, pada pos apapun dan pembelajaran yang menurut saya sangat penting bagi bangsa Indonesia," tambah mantan Menteri Sosial tersebut.

Oleh karena itu, Khofifah menegaskan, bahwa penelaahan perencanaan mulai awal itu penting. Supaya bisa melihat apakah ada kemungkinan terjadi kolusi.

Khofifah telah mengaplikasikan hal tersebut sebelum resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. "Kalau dari perencanaan, berarti dari awal memang sudah bisa dilihat secara detail. Ada nggak kemungkinan ini. Katakan ada kolusi misalnya," kata Khofifah. 

"Untuk membuat program-program mercusuar dan seterusnya itu sudah dari awal disampaikan kepada tim dari KPK, untuk dilakukan telaah, kemudian konfirmasi ke saya. Baru semuanya disampaikan di DPRD," lanjutnya. Dengan begitu, harapannya, roda pemerintahan Jawa Timur yang akan dipimpin Khofifah bisa terhindar dari praktik KKN.

 

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi