alexametrics

Ada Indikasi Penumpang Gelap Dalam Aksi #2019GantiPresiden

9 September 2018, 22:13:03 WIB

JawaPos.com – Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi mengatakan aksi yang dilakukan gerakan #2019GantiPresiden sangat dimungkinkan adanya ‘penumpang gelap’. Ada sejumlah indikasi yang tampak jelas soal penumpang gelap gerakan #2019GantiPresiden yang ingin menciptakan konflik.

“Ada lima indikasi mengapa gerakan #2019GantiPresiden teri ndikasi kuat ditunggangi penumpang gelap yang mengancam NKRI,” ujarnya dikutip JPNN, Minggu (9/9).

Indikasi pertama, meski sebagian presidium #2019GantiPresiden adalah politisi dan partai mereka telah resmi mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, namun masih enggan untuk diasosiasikan dengan pasangan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa ada agenda yang berbeda antara kader partai tersebut dengan gerakan tagar ganti presiden.

Kedua, aksi dan deklarasi gerakan itu diidentikkan sebagai gerakan agama atau setidaknya berbasis dengan agama tertentu dengan menjadikan rumah ibadah sebagai bagian dari kampanye tagar ganti presiden. Gerakan tersebut selalu mengasosiasikan pemerintah antiagama tertentu walau capres petahana menjadikan ulama sebagai cawapres.

“Artinya, secara politik, bukan hanya tidak mengingingkan bakal calon yang diusung para anggota gerakan tersebut, tetapi juga menganggap bahwa ulama yang diusung oleh petahana sebagai figur yang tidak diinginkan. Karena itu, esensi gerakan tagar ganti presiden tidak dalam mengusung salah satu pasangan calon dari dua pasangan calon yang ada saat ini, melainkan ada agenda politik tersendiri yang sama sekali berbeda dengan hajat politik yang tengah berlangsung saat ini,” ujarnya

Indikasi ketiga, dalam setiap aksi dan deklarasi yang dilakukan hampir tidak pernah menyebut pasangan yang ingin diusung oleh partai dari gerakan tersebut. Jika jeli dalam melihat sejumlah orasi yang dilakukan, mereka kerap kali memancing solidaritas keumatan dengan berbagai isu yang belum tentu teruji kebenarannya. Hal ini mengingatkan kita pada jargon yang sering digunakan oleh HTI sebelum dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah.

Keempat, gerakab itu juga secara eksplisit dan terbuka mengklaim sebagai gerakan konstitusional, tetapi praktiknya itu adalah bagian yang kemudian dijadikan pijakan legal argumentatif apabila aksi mereja ditolak atau dilarang. Mereka juga kerap menggunakan jargon-jargon dan simbol yang digunakan oleh kelompok garis keras, yang bila mengacu pada UU Antiterorisme telah masuk wilayah penyebaran paham radikal dengan simbol-simbol tersebut.

“Terakhir, hampir pasti gerakan tersebut akan bermetamorfosa kembali untuk menolak pengguanaan tagar #2019PrabowoPresiden, yang seharusnya diusung serius oleh kader-kader partai mengusung mantan danjen Kopassus tersebut sebagai capres. Hal ini agak mirip saat simbolisasi 212 meredup. Artinya, ada penegasan bahwa gerakan ganti presiden tidak menginginkan pola formal konstitusional sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dalam proses pergantian kepemimpinan politik nasional,” kata Muradi.

Oleh karena itu, dia menegaskan, aksi ganti presiden secara sistematis adalah gerakan yang ingin membangun sentimen ketidaksukaan pada pemerintah yang tengah berjalan karena dianggap tidak mewakili kepentingan politiknya. Di sisi lain, gerakan itu juga enggan untuk menyokong calon lawan dari petahana dengan berbagai pertimbangan, karena keduanya tidak mewakili dan merepresentasikan kepentingan politik mereka.

“Dari lima indikasi tersebut, dipastikan bahwa gerakan ganti presiden tidak menginginkan alur proses politik kontestasi lima tahunan yang diatur dalam skema demokrasi prosedural. Dengan kata lain, ada agenda politik tersembunyi yang ingin diperjuangkan di luar skema politik yang ada dan hal tersebut nampak dari lima indikasi tersebut,” ujar Muradi.

Editor : Saugi Riyandi

Reporter : (srs/JPC)

Ada Indikasi Penumpang Gelap Dalam Aksi #2019GantiPresiden