alexametrics

KPPU Bakal Kaji Instruksi Gubernur Sumbar Terkait Transaksi Non Tunai

Ada Indikasi diarahkan pada salah satu Bank
8 Desember 2017, 19:55:55 WIB

Jawapos.com — Intruksi Gubernur Sumatera Barat tentang pelaksanaan transaksi non tunai di lingkup Pemprov terkait dan ada indikasi mengarahkan pada salah satu bank tertentu, bakal dikaji Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Medan.

“Lingkup kerja kami termasuk Sumbar. Kami akan review kebijakan itu. Kami ada instrumen daftar periksa untuk melihat, apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Sumbar bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kalau melanggar, kami  bisa berikan masukan,” ungkap Kepala KPPU Perwakilan Medan, Abdul Hakim Pasaribu saat menggelar Whorshop bersama awak media di Padang, Jumat (8/12).

Abdul Hakim menilai, gerakan non tunai yang dilaksanakan pemerintah daerah sangat perlu didukung dan ini salah satu cara mencegah perilaku korupsi. Sebab, semua transaksi non tunai terdata, sehingga mudah diawasi.

Hanya saja, teknis pelaksanan transaksi non tunai mesti menghormati prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan kata lain, semua perbankan diberikan pintu masuk dan kesempatan sama untuk ikut menyukseskan non tunai. Serta tidak menunjuk satu perbankan semata. “Kalau harus menunjuk satu bank, apa dasar hukumnya. Boleh saja, tapi harus melalui seleksi atau ditender. Kalau sekedar non tunai, apa salahnya semua perbankan dilibatkan. Contoh pembayaran non tunai tol, dulu hanya satu bank BUMN, sekarang bank swasta juga bisa,” bebernya.

Seperti diketahui, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengeluarkan instruksi nomor 3 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada 29 September 2017. Instruksi ini dikeluarakan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah.

Dalam surat itu, terdapat instruksi bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mengimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening salah satu bank yang sama dengan rekening kas umum daerah dalam rangka mempermudah transaksi dengan pihak ketiga.

Editor : admin

Reporter : (rcc/JPC)



Close Ads
KPPU Bakal Kaji Instruksi Gubernur Sumbar Terkait Transaksi Non Tunai