JawaPos Radar

Silangit Ganti Nama, Pemkab Samosir: Pengunjung Akan Terlindungi

08/09/2018, 22:35 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Kapal Wisata Danau Toba.
Kapal Wisata Danau Toba. (Prayugo Utomo/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pro dan kontra pergantian nama Bandara Silangit menjadi Raja Sisingamangaraja XII diklaim tidak mempengaruhi pariwisata di Danau Toba. Samosir yang menjadi salah satu kabupaten di kawasan Danau Toba memberi respons positif.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir Ombang Siboro mengatakan, perubahan nama pasti sudah melewati tahapan matang. Mulai dari untung rugi hingga nilai filosofisnya.

"Nama Sisingamangaraja harus jadi injeksi semangat kepahlawanan. Bandara itu harus dikelola dengan semangat patriotisme," kata Ombang kepada JawaPos.com, Sabtu (8/9) malam.

Sisingamangaraja XII sebagai pahlawan juga diklaim punya daya tarik tersendiri. "Pengunjung akan merasa terlindungi dan semakin nyaman," ungkapnya.

Bandara Silangit yang sudah dikenal di dunia internasional itu pun tidak perlu promosi dari awal. Pun begitu Ombang berharap pengelolaannya bisa lebih baik lagi. Soal polemik yang terjadi, Ombang tidak mempermasalahakannya. Yang paling penting Bandara itu bisa mendongkrak pariwisata.

"Kalau kita, belum ada menerima keberatan dengan pihak di sini. Karena yang diusung, adalah nama Pahlawan Nasional," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan merasa 'kecolongan' dengan pergantian nama itu. Karena nama itu diajukan saat Nikson cuti Pilkada sebagai petahana.

Menurut dia Pelaksana Tugas (Plt) Bupati yang saat itu diemban Mauliate Simorangkir, tidak berhak mengambil kebijakan. Pun ada kebijakan, harus dalam kondisi force majeur (darurat) dengan persetujuan Mendagri.

Perubahan itu juga dibarengi dengan beredarnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1404 Tahun 2018 diubah menjadi Bandara Raja Sisingamangaraja XII.  

Surat tertanggal 3 September 2018 itu kemudian ditindaklanjuti Setjen Kemenhub dengan mengirim surat No. 243/Srt/B.IV/IX/2018 yang ditujukan kepada Sesditjen Perhubungan Udara dan Direktur Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara.

Surat tertanggal 4 September 2018 itu ditandatangani Kepala Biro Hukum Kemenhub Wahju Adji. Isinya meminta kepada aparat terkait untuk menindaklanjuti keputusan Menhub tersebut.

(pra/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up