JawaPos Radar

DPRD Surabaya Akan Usulkan Tunjangan Kinerja Dibayarkan Bulan Depan

08/06/2018, 18:45 WIB | Editor: Budi Warsito
DPRD Surabaya Akan Usulkan Tunjangan Kinerja Dibayarkan Bulan Depan
Gedung DPRD Kota Surabaya  (Aryo Mahendro/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Armuji menyatakan dirinya akan memperjuangkan agar tunjangan kerja yang masih belum diberikan, agar segera dibayarkan. Ia pun akan mengkonsultasikan dan usulkan hal itu kepada pemerintah pusat.

"Tunjangan kinerja itu nanti akan kami konsultasikan dan usulkan ke pemerintah pusat. Artinya, tidak harus dicairkan bulan ini," kata Armuji ditemui wartawan di kantor DPRD Surabaya, Jumat (8/6). 

Saat ditanya apakah pencairan tunjangan kinerja akan digabung dengan pembayaran gaji pada bulan berikutnya, Armuji tidak berkomentar spal itu. Dia hanya membenarkan, jika besaran nominal anggaran untuk tunjangan kinerja adalah Rp 78 miliar. 

Lebih lanjut, Armuji menilai, ada sejumlah faktor yang menyebabkan komponen tunjangan kinerja belum dimasukkan pada THR. Salah satunya, karena kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kota Surabaya belum terukur. 

Alasannya, masa kerja Juni ini belum selesai. Itulah, kata Armuji, yang juga menjadi penyebab munculnya polemik THR. Kemudian, dia juga menganggap karena kesalahan persepsi dari pemerintah kota (pemkot) Surabaya terhadap surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. 

Sehingga, menimbulkan ketakutan dari pemkot Surabaya. Karenanya, Armuji menghimbau agar pemkot dapat berkonsultasi soal komponen tunjangan kinerja itu ke Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur. 

"Besaran nominalnya juga dapat dikonsultasikan ke pemprov. Karena sebenarnya, pemkot tidak memaknai bahwa THR itu adalah gaji ke-14 yang sudah dianggarkan dalam APBD pada 2017," katanya. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya Yusron Sumartono menampik jika polemik THR adalah ketakutan pemkot. Menurutnya, pemkot hanya menjalankan aturan penganggaran dan pencairan THR yang berlaku. 

Termasuk, tunjangan kinerja yang sudah termaktum dalam Peraturan Presiden (PP) nomer 19 tahun 2018. "Jadi memang karena perbedaan istilah. Kalau istilah dalam APBD, itu gaji ke-14. Tapi kalau menurut PP, namanya THR," kata Yusron.  

Karenanya, Yusron mengatakan tidak ada kegaduhan diantara para PNS. Karena, semua komponen inti di dalam THR atau gaji ke-14 sudah dibayarkan. Yakni, sudah dibayarkan sekitar seminggu lalu sudah dibayarkan.

Sedangkan untuk komponen tunjangan kinerja, pihaknya masih akan berkonsultasi dengan DRPD Surabaya dan Pemprov setelah lebaran. "Ya nanti dibahas bersama DPRD. Mau di alokasikan atau tidak," katanya. 

Sebagai informasi, anggaran belanja pegawai pada APBD sebesar Rp 50 milyar perbulan. Besaran anggran tersebut digunakan untuk membayar gaji sekitar 14 ribu PNS. 

Angka tersebut meliputi gaji pokok dan sejumlah tunjangan. Misalnya, tunjungan keluarga, pembulatan gaji, dan tunjangan jabatan.

(HDR/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up