JawaPos Radar

Mendagri Minta Cakada Pahami Area Rawan Korupsi

08/05/2018, 21:54 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan di Semarang, Selasa (8/5). (Tunggul Kumoro/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pungutan retribusi dan dana bantuan sosial diklaim berpotensi menjadi lahan basah sebagaimana dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Politisi PDIP itu menyebut banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dari hasil dua pungutan tersebut.

Maka dari itu, Tjahjo pada acara Pembekalan Anti Korupsi dan Pengumuman LHKPN Calon Kepala Daerah di Hotel Quest Semarang, Selasa (8/5), mengimbau kepada 21 calon kepala daerah (cakada) di Jawa Tengah yang hadir untuk menghindari segala bentuk pungutan retribusi dan dana bantuan sosial.

"Bapak Presiden (Joko Widodo) juga pernah mengumpulkan seluruh cakada untuk diberi pengarahan. Supaya berhati-hati mengenai area rawan korupsi. Diantaranya retribusi dan bansos," kata Tjahjo, saat menggelar pertemuan di Hotel Quest Plampitan, Semarang, Selasa (8/5).

Yang tak kalah penting, lanjut Mendagri, adalah bagaimana para cakada melihat tata kelola pemerintahan dan juga area rawan korupsi lainnya. Macam kerawanan pada pola pengadaan barang dan jasa, pengaturan perencanaan anggaran.

Tjahjo mengungkapkan, potensi kerawanan korupsi itu dirinya temukan usai berkeliling ke daerah-daerah di Indonesia. Alhasil, ia menyimpulkan indeks kerawanan korupsi Indonesia masih sangat memprihatinkan. Bahkan, ia menyebut pakta integritas yang diteken bersama KPK belum sepenuhnya mampu mengurangi niatan kepala daerah untuk bersih dari korupsi.

"Karena ada seorang kepala daerah ikut pertemuan dengan Pak Jokowi selesai itu tak lama dia kena OTT di dekat lokasi pertemuan. Ada pula seorang gubernur saya ajak bikin pakta integritas pemberantasan korupsi. Lagi-lagi besoknya dia dan istrinya kena OTT," tuturnya.

Ia mengungkapkan Jawa Timur dengan kinerja gubernurya paling bagus ternyata menjadi pejabatnya paling banyak terjerat korupsi. "Mudah-mudahan korupsi Jawa Tengah yang terakhir terjadi di Kebumen dan Tegal," tandasnya.

Kemudian, ia menyebut tantangan lainnya berupa kasus-kasus sosial yang harus dihadapi cakada, seperti persoalan narkoba,  ketimpangan, angka kematian ibu dan anak serta gizi buruk. "Itu semua tantangan yang harus dihadapi calon kepala daerah yang berkompetisi di Pilkada serentak tahun ini," tandasnya.

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up