alexametrics

23 Sekolah di Jateng Jadi Percontohan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

8 April 2019, 17:23:17 WIB

JawaPos.com – Pendidikan antikorupsi bakal segera diterapkan di 23 sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini bersamaan dengan ditandatanganinya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Pergub yang ditandatangani Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Jumat (5/4) ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama kepala daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan.

“Jadi tahun ini per Juni 2019 ada 10 provinsi yang mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Kami para gubernur diminta membuat Pergubnya dan kayaknya Jateng yang pertama karena Pergub sudah saya teken pekan lalu,” kata Ganjar saat meninjau UNBK di SMAN 2 Maos, Cilacap, Senin (8/4).

Pergub ini berfungsi mengatur teknis penerapan dan lembaga pelaksana. Selain itu juga soal kerja sama, monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan.

Mengenai keberadaan kurikulum pendidikan antikorupsi, Ganjar menilai perannya sangatlah penting diterapkan di sekolah sebagai tempat tiap manusia menempa diri. Termasuk para calon pemimpin bangsa. Dengan begitu, masing-masing satuan pendidikan harus disiapkan menjadi wadah menyemai manusia ungggul dalam akademik, maupun karakter.

Pergub ini berfungsi mengatur teknis penerapan dan lembaga pelaksana. Selain itu juga soal kerja sama, monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan. (Istimewa)

Hal yang melatarbelakanginya tak lain adalah perilaku koruptif. Yang ditandai hilangnya nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan dari dalam diri individu.

“Pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tapi diintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, juga kurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler, diterapkan juga model-model hubungan sesama warga sekolah yang mencerminkan perilaku antikorupsi,” jelas Ganjar secara sederhana.

“Jadi antikorupsi harus menjadi kebiasaan sejak dini, yang kemudian menjadi nafas dalam hubungan sosial kemasyarakatan,” tegas pria berambut putih itu.

Bersamaan dengan itu, Pemprov Jateng telah menunjuk 23 sekolah di 23 kabupaten/kota sebagai piloting sekolah penyelenggara pendidikan berintegritas yang melaksanakan program pendidikan antikorupsi pada 2018 silam. SMA dan SMK inilah yang akan menjadi titik penerapan pendidikan antikorupsi. 

“Secara bertahap akan dilakukan replikasi ke sekolah lain sehingga nanti semua sekolah di Jateng akan menerapkan kurikulumnya. Kami juga akan mendorong dan menerapkan keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi,” jelasnya panjang.

Dalam penerapannya, selain merangkul KPK, Pemprov turut menjalin komunikasi dengan forum guru dan OSIS. Kurikulum yang sudah dimiliki KPK, akan dipadukan dengan masukan dari guru dan OSIS, baik materi classical maupun secara praktik.

“KPK sudah punya kurikulum, ada yang classical dan praktik. Pergubnya sudah ada maka kita praktekkan. Ini pemanasan dulu, dan sudah saya komunikasikan dengan beberapa guru dan beberapa siswa dari forum OSIS. Pasti dari mereka akan muncul kreativitas. Secara efektif setelah 21 April lah (diterapkan). Ini kita wajibkan, kita memaksa orang untuk belajar tentang kejujuran itu,” katanya.

Saat mengunjungi SMAN 2 Maos itu, Ganjar pun bertatap muka dengan para murid. Ia mendapat masukan mengenai pelajaran apa saja yang bisa digunakan untuk menerapkan pendidikan antikorupsi. Macam PKN, pendidikan agama, atau pun ekonomi.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : Tunggul Kumoro



Close Ads