alexametrics

Dugaan Perkosaan Mahasiswi UGM, Pengacara HS: Tidak Ada Kata Damai

8 Februari 2019, 14:14:32 WIB

JawaPos.com – Polemik kasus dugaan perkosaan mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta terus bergulir. HS selaku pihak terlapor merasa telah terzalimi. Melalui kuasa hukumnya, terlapor berharap kasus tersebut bisa diselesaikan dengan diungkap seterang-terangnya.

“Klien saya sudah dizalimi sedemikian rupa. Foto klien saya digambar alat kelamin. Semua dibuat meme-meme. Ini sudah zalim bagi kami. Perkara ini harus berujung dengan kebenaran, kejernihan,” kata kuasa hukum HS, Tommy Susanto saat menggelar konferensi pers di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Jumat (8/2).

Pihak terlapor bersama UGM dan korban berinisial AN memang sudah sepakat. Yakni, menyelesaikan kasus yang telah meluas ke publik ini secara nonlitigasi atau penyelesaian internal.

“Keduanya sudah terjadi penandatanganan ingin mengakhiri semua dengan baik. Di situ sudah ada tanda tangan keduanya. Dalam surat kesepakatan itu tidak ada kata damai,” terang Tommy.

Namun meski penyelesaian secara nonlitigasi, tetap saja ada dugaan-dugaan. Untuk itu, Tommy menyampaikan agar Polda DIJ melanjutkan proses penyidikan. “Dugaan itu harusnya dibuktikan. Saya sampaikan ke Polda untuk ungkap peristiwa ini terang benderang. Apakah benar terjadi dugaan perkosaan itu. Saya tetap ingin gelar perkara terbuka agar ketika tidak terbukti, nama baik klien saya benar-benar tercipta dengan baik,” cetusnya.

Terpisah, kuasa hukum korban, Sukiratnasari mengatakan, usai adanya kesepakan penyelesaian secara nonlitigasi sempat muncul penggunaan diksi ‘damai’ di beberapa media. Pihaknya merasa keberatan. Sebab hal itu menjadi pemicu anggapan bahwa korban menyerah dengan perjuangannya.

“Membuat capaian-capaian perubahan yang dibuat korban dan gerakannya selama hampir satu setengah tahun, seolah tampak tak membuahkan hasil,” tukas Sukiratnasari.

Penyelesaian nonlitigasi menjadi solusi yang lebih mampu menjamin pemulihan hak-hak penyintas. “Hak-hak klien kami sebagai penyintas dengan jelas dijamin pelaksanaannya dalam kesepakatan,” ucapnya.

Direktur Rifka Annisa, Suharti yang merupakan pendamping AN menambahkan, pihaknya juga enggan proses penyidikan kasus ini dihentikannya. “Kami ikuti proses hukumnya. SP3 (Surat Penghentian Proses Penyidikan) sejak awal kami tolak. Karena akan menegaskan kalau kekerasan itu tidak terjadi,” imbu Suharti.

Sebelumnya, Dirreskrimum Polda DIJ Kombes Pol Hadi Utomo menyampaikan, dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara secara terbuka. Sehingga kasus dugaan perkosaan dan pencabulan itu bisa diketahui apakah memang terbukti atau tidak. “Kami akan gelar perkara, supaya bisa terang benderang,” tegas Hadi.

Editor : Sofyan Cahyono

Reporter : Ridho Hidayat

Copy Editor :

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Dugaan Perkosaan Mahasiswi UGM, Pengacara HS: Tidak Ada Kata Damai