alexametrics

Kementerian LHK Berikan 5,971 Hektar Hutan Sosial ke Kabupaten Malang

8 Januari 2018, 21:23:19 WIB

JawaPos.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia memiliki program kehutanan sosial. Program tersebut diciptakan sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 lalu.

Program hutan sosial ini berlaku di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Malang. Di tahun 2018 ini, Kabupaten Malang mendapatkan jatah untuk hutan sosial seluas 5,971 hektar.

Staf Ahli Pengaduan Pengawasan dan Sanksi, Direktorat Penegakan Hukum, Kementerian LHK Kusnadi Wirasaputra mengatakan, lahan seluas sekitar 5,971 hektar berada di peta indikatif (di Kabupaten Malang).”Malang itu peta indikasi areal untuk hutan Jawa,” kata Kusnadi, kepada JawaPos.com, Senin (8/1).

Kusnadi menjelaskan, angka luasan ini bisa saja berkurang atau bertambah. Tergantung dengan permintaan dan permohonan masyarakat. Secara teknis katanya, pemerintah akan menentukan jumlah luasan tanah yang akan dijadikan hutan sosial.

Kemudian, pemerintah daerah menentukan lahan mana saja yang akan dijadikan hutan sosial. “Setelah ditentukan usulan lokasi dan luasan lahan, baru diajukan ke Kementerian LHK,”ujarnya.

“Jadi, untuk wilayah mana saja yang dijadikan hutan sosial, bukan kementerian ya yang tentukan. Tapi masyarakat sendiri,” imbuh Kusnadi.

Tujuan program ini kata Kusanidi, adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Pasalnya, usai mengajukan lahan untuk hutan sosial, masyarakat bisa memanfaatkan lahan tersebut.

Skemanya usulan dan daerah lahan, dimintakan ke Menteri LHK Siti Nurbaya melalui surat permohonan. “Alurnya sebelum diajukan ke menteri, surat dari Gubernur kemudian ke Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Serta Bupati sebagai tembusan,” terangnya.

Jika wilayah tersebut masuk di ranah kehutanan lanjut dia, maka akan diterbitkan izin pemanfaatan hutan untuk perhutanan sosial.
“Yang penting, minta surat ke Menteri,” kata dia.

Untuk kehutanan sosial ini, masyarakat diberi hak untuk menggarap. Masa pemanfaatan bisa sampai 35 tahun. Bahkan hebatnya lagi, izin dan hak menggarap bisa diturunkan ke keluarga lainnya.

Meskipun program pemanfaatan hutan sosial ini memiliki masa garap hingga 35 tahun dan bisa diturunkan, namun ada syarat dan ketentuan yang melekat.
“Mengenai pihak yang menggarap, diserahkan kepada pihak desa. Desa akan menentukan siapa saja yang berhak menggarap. Syaratnya harus berkelompok,” ungkap Kusnadi.

“Syaratnya, warga desa setempat dan miskin. Dibuktikan dengan KTP dan KK,” tegas dia.

Mengenai hal itu, ia merekomendasikan kepada Bupati Malang Rendra Kresna, agar berinisiatif membentuk tim satuan kerja untuk percepatan perhutani sosial di Kabupaten Malang.

Tugasnya lanjut dia, memfasilitasi proses persiapan berkas usulan bersama masyarakat. Kemudian, melakukan pendampingan masyarakat pengelola perhutanan sosial. “Serta, melakukan proses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pengelola perhutanan sosial,”tandasnya.

Sementara itu, Bupati Malang Rendra Kresna menyebutkan, ada sekitar 60 ribu hektar lahan hutan di Kabupaten Malang, dalam kondisi kritis.
“Jika ada program seperti ini dari kementerian, tentu akan baik sekali bagi pemulihan hutan di Kabupaten Malang,” katanya menyambut baik.

Editor : Budi Warsito

Reporter : (tik/JPC)

Kementerian LHK Berikan 5,971 Hektar Hutan Sosial ke Kabupaten Malang