alexametrics

Diduga Korupsi, 28 Pejabat Kemenag dan Kepala Madrasah Diperiksa

7 Desember 2018, 15:07:23 WIB

JawaPos.com – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi pembelian buku madrasah se-NTB. Hingga kini korps bhayangkara itu sudah memeriksa 28 orang dari jajaran Kemenag. Termasuk sejumlah kepala madrasah pun dipanggil kepolisian guna memberi klarifikasi.

”Ada sekitar 28 orang (diklarifikasi), beberapa di antaranya merupakan pejabat Kemenag. Ada juga yang kepala madrasah,” kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, sebagaimana diberitakan Lombok Post (Jawa Pos Group), Jumat (7/12).

Dugaan penyimpangan pembelian buku menggunakan 20 persen dari dana BOS, juga masuk dalam investigasi Ombudsman RI (ORI) Perwakilan NTB.

Kakanwil Kemenag NTB H Nasruddin mengatakan, apa yang dilakukan Polda dan Ombudsman secara tidak langsung membantu tugas Kemenag NTB. Hal ini juga untuk memastikan agar dana BOS benar-benar digunakan sesuai dengan petunjuk teknis.

”Kepala madrasah baik negeri maupun swasta tidak akan bisa main-main dalam keuangan (dana BOS, Red) madrasah,” kata Nasruddin.

Menurut dia, kepolisian dan Ombudsman tentu ingin mengetahui seperti apa pengelolaan pendidikan di tingkat madrasah. Bagaimana teknis pengadaan buku di seluruh madrasah yang menggunakan anggaran dana BOS dengan alokasi anggaran sebesar 20 persen itu.

”Saya tentu berterima kasih kepada APH (aparat penegak hukum) yang sudah secara langsung melihat bagaimana pendidikan di NTB ini,” ujar dia seraya menambahkan agar Polda bisa memanggil seluruh kepala madrasah, untuk mendapatkan gambaran utuh proses pembelian buku.

Nasruddin menjelaskan, 20 persen dari dana BOS dapat dipergunakan untuk membeli buku. Tentunya, ada aturan yang berlaku dalam proses pembelian tersebut.

”Jika benar (dilaksanakan), tentu kita berterima kasih. Jika tidak, mungkin ada penyebabnya. Seperti sudah punya buku atau diperuntukkan di kegiatan lain,” terang Nasruddin.

Disinggung mengenai proses pembelian yang diduga menyimpang, Nasruddin membantahnya. Termasuk, dugaan adanya pengarahan secara sistemik dalam proses pembeliannya.

Menurut dia, juknis yang ada sudah sangat jelas mengatur pembelian buku menggunakan dana BOS. ”Sesungguhnya tidak ada masalah. Juknis sudah jelas, dapat dipergunakan untuk pengadaan buku,” sebut dia.

”Tidak ada juga mobilisasi untuk perusahaan tertentu. Di lapangan ada beberapa penerbit untuk buku itu,” terang Nasruddin.

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : (fab/jpg/JPC)



Close Ads
Diduga Korupsi, 28 Pejabat Kemenag dan Kepala Madrasah Diperiksa