alexametrics
Polemik Proyek Tol Medan-Binjai

Ahli Waris Sultan Deli Bikin Kuburan di DPRD Sumut

7 November 2018, 13:38:43 WIB

JawaPos.com – Dua replika kuburan terpajang di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rabu (7/11). Di sampingnya ada keranda mayat dan orang yang dibungkus kain kafan.

Kuburan, keranda serta pocong itu bagian dari aksi yang dilakukan ahli waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam. Keluarga Sultan Deli X tersebut menuntut ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan Tol Medan-Binjai seksi I sejak November 2017.

Selain Sultan Deli X, keluarga atau ahli waris dari Sultan Tengku Muhammad Dalik juga ikut dalam aksi. Massa berjumlah puluhan. Di antaranya ada yang memakai busana adat melayu lengkap dengan kain songket dan tenkulok yang tersemat di kepala.

Keluarga kesultanan hingga sekarang mengklaim belum mendapatkan ganti rugi. Luas lahan yang kini masuk dalam gugatan ahli waris karena belum diganti rugi mencapai 20 hektare.

Ganti rugi itupun diklaim mencapai ratusan miliar rupiah. Beredar kabar jika uang ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri. Sebagian masyarakat sudah mendapatkan ganti rugi. Hanya keluarga Sultan saja yang belum.

Koordinator aksi, Jakaria Simbolon mengatakan, tuntutan ganti rugi sesuai dengan surat keterangan hak memperusahai tanah daftar no 90/Dbl. KLD/1960 yang diterbitkan asisten Wedana Labuhan Deli. Dari luas tanah lebih kurang 150 hektare, 17,4 hektare diantaranya terkena pproyek Tol Medan-Binjai Seksi I.

Lalu berdasarkan surat Grant Sultan nomor 254 tahun 1923. Surat itu menunjukkan objek tanah seluas lebih kurang 30 hektare. 3,5 Hektare diantaranya terkena proyek pengadaan Tol Medan-Binjai seksi I.

“Kami dari Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia dan ahli waris kesultanan Deli mempertanyakan surat keterangan hak memperusahai tanah jelas menyatakan hak sultan. Tapi BPN Sumut dan PPK Tol Medan-Binjai memberikan uang itu kepada penerimanya. Makanya kami datang untuk menggugat,” ujarnya.

Sejak awal 2016, mereka telah menyurati PUPR c/q PPK Tol Medan-Binjai. Termasuk BPN Sumut. Namun para pemangku kebijakan Tol Medan-Binjai justru menentukan pihak lain sebagai penerima ganti ruginya.

“Kami meminta wakil rakyat bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Apalagi uang yang telah dibayarkan tersebut menggunakan APBN dan dibayar tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Dalam keterangan tertulisnya, dari total 104 persil (bagian lahan), instansi terkait sudah membayarkan ganti rugi kepada 90 persil.

Editor : Sofyan Cahyono

Reporter : (pra/JPC)



Close Ads
Ahli Waris Sultan Deli Bikin Kuburan di DPRD Sumut